DPRD minta Pemprov DKI perhatikan penarik gerobak sampah

kalau dalam pandangan politik 10.000 orang ini berhenti kerja, Jakarta hancur

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk memerhatikan dan memfasilitasi para penarik gerobak sampah yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali menanggapi penanganan sampah yang dilakukan Pemprov DKI selama ini hanya terfokus pada Intermediate Treatment Facility (ITF).

“Kita memang berorientasi pada ITF oke, tapi di Jakarta ada yang realistis yang harus kita carikan solusinya. Di Jakarta ada penarik gerobak sampah sebanyak 10.000 orang lebih,” kata Ashraf Ali di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat.

Pemprov DKI, menurutnya masih belum memfasilitasi mereka dengan pemberian honor maupun perlengkapan pengangkut sampah. Pengangkut sampah itu hanya baru dikelola di tingkat RT dan RW.

Padahal menurutnya, peran pengangkut sampah dengan gerobak sangat signifikan dalam hal mengurangi sampah yang ada di Jakarta.

Pemberian honor untuk para pengangkut sampah, kata Ashraf, juga telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) bahwa pemerintah daerah harus memfasilitasi para pengangkut sampah, tetapi terkait honor memang belum diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) sehingga ia meminta Gubernur DKI untuk segera membuat peraturannya.

“Saya sampaikan ini kalau dalam pandangan politik 10.000 orang ini berhenti kerja, Jakarta hancur. Gak usah banyak-banyak, dua minggu pulang kampung saja, sampah semua,” ucapnya.

Ia berharap Pemprov DKI bisa segera memfasilitasi pengangkut sampah dengan gerobak sama seperti pemerintah memberi fasilitas kepada para pekerja Penanganan Prasaran dan Sarana Umum (PPSU).