Banjarmasin (ANTARA News) - Pemerintah harus berupaya memperkecil selisih harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan non subsidi atau untuk keperluan industri, saran Ketua Komisi III bidang pembangunan DPRD Provinsi Kalaimantan Selatan (Kalsel), Ir Gusti Perdana Kesuma."Pasalnya selama terjadi perbedaan harga antara BBM bersubsidi dengan non subsidi, dan apalagi kalau selisih harga cukup tinggi, maka selama itu pula akan terjadi penyimpangan peruntukan dari BBM bersubsidi, dan masyarakat umum tetap akan sulit mendapatkan BBM bersubsidi," lanjutnya di Banjarmasin, Rabu.Oleh sebab itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memperkecil selisih harga BBM bersubsidi dengan non subsidi, dengan rencana mau menaikan harga sekitar 30 persen. Hanya saja, Ketua Komisi III DPRD Kalsel dari Fraksi Partai Golkar (FPG) itu, menyayangkan, sikap pemerintah yang terkesan buru-buru mengumumkan mau menaikan harga BBM, tapi tak serta merta dengan tindaklanjutnya, sehingga menimbulkan "kegaluan" (was-was/ketidak tenangan) dalam masyarakat. Persoalannya, dengan memberitahukan rencana kenaikan harga BBM, sejumlah pedagang terlebih dulu sudah mulai menaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan para spekulan akan aktif bermain untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. "Begitu pula saat pengumuman resmi BBM naik, para pedagang menaikan lagi harga barang dagangannya, dan akhirnya rakyat kecil yang menderita," lanjut wakil rakyat dari unsur generasi muda Kalsel tersebut. Menurut dia, kalau perhitungan sudah matang rencana menaikan harga BBM, pemerintah tak perlu menunda-nunda lagi, karena hal tersebut dampaknya sangat terasa bagi rakyat kecil. Mengenai dugaan permainan spekulan dan penumpukan BBM oleh oknum tersebut, Ketua Angkutan Muda Pertai Golkar (AMPG) Kalsel itu, meminta Pertamina meningkatkan kerjasama dengan aparat kepolisian untuk melakukan penindakan. "Aparat kepolisian sendiri harus menindak tegas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku bila menemukan atau terbukti terjadi penimbunan terhadap BBM serta permainan spekulan," imbaunya, Selain itu, masyarakat juga hendaknya proaktif melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya penimbunan BBM oleh oknum tertentu dan segera melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, demikian Gt Perdana.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
