Semua layanan birokrasi harus dimaksimalkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakatSurabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung kebijakan pemerintah pusat yang akan memindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo saat pidato Kenegaraan di sidang bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.
"Kami juga harus siap-siap. Pak Presiden atau Ketua DPR RI sudah memberikan sinyal sangat kuat tentang itu," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jatim usai menyaksikan pidato Kenegaraan Presiden di Surabaya.
Menurut dia, pemindahan Ibu Kota akan menjadi bagian percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan, termasuk mendorong proses pembangunan lintas wilayah.
"Untuk membangun percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi maka sentra pertumbuhan ekonomi harus dibangun," ucapnya.
Selain itu, Khofifah mengatakan Presiden telah berpesan bahwa yang terjadi sekarang sudah disrupsi dunia, bukan hanya ekonomi sehingga harus diikuti perubahan secara global.
Karena itu, kata dia, di antara warga diharapkan sumber daya manusianya unggul, kemudian Indonesia menjadi maju dan sejahtera.
Pada kesempatan sama, Gubernur juga berkomitmen melakukan perbaikan sektor birokrasi untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan agar lebih efektif, efisien dan akuntabel.
"Semua layanan birokrasi harus dimaksimalkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat," katanya.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut mengatakan jangan sampai ada lagi muncul stigma yang menyatakan "kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat".
"Jangan ada lagi kesan seperti itu. Monitoring oleh masyarakat menjadi semakin penting," tuturnya.
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2019
