Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong pemerintah agar tidak ragu-ragu menegaskan bahwa aliran Ahmadiyah bukan Islam dan melarang organisasi itu berdakwah di kalangan umat Islam. "Pemerintah hendaknya menyatakan bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam dan tidak boleh mengahmadiyahkan orang Islam atas dasar kebebasan," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu. Menyangkut eksistensi organisasi maupun pengikut Ahmadiyah, lanjut Hasyim, harus diukur menurut ukuran ideologi negara yang ber-Pancasila. Ulama NU juga harus menjelaskan hal ini pada umat. "Dengan demikian, umat Islam Indonesia dapat diselamatkan akidahnya tanpa risiko internasional dan tetap menempatkan mereka (pengikut Ahmadiyah) sebagai warga negara yang mempunyai hak, tapi tentunya bukan hak membelokkan Islam," katanya. Menurut Hasyim, adalah salah besar kalau menghubungkan Ahmadiyah dengan kebebasan beragama. Sebab, Ahmadiyah tidak mencanangkan diri sebagai agama tersendiri. "Yang ada adalah mereka merasa muslim tapi sudah belok dari keislamannya. Oleh karena itu umat Islam wajib menolaknya," tandas pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur, tersebut. Namun, lanjut Hasyim, pada saat yang bersamaan, umat Islam, khususnya para ulama, harus memberikan dakwah agar pengikut Ahmadiyah kembali ke jalan Islam yang lurus. "Saya yakin akan ada negara Barat tertentu yang membela mereka (Ahmadiyah) habis-habisan karena sejak kelahirannya di Pakistan telah dibela," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
