Depok (ANTARA News) - Ketua DPR, Agung Laksono mengatakan pemerintah hendaknya jangan menggunakan opsi untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), karena masyarakat saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. "Ini bukan karena menjelang pemilu supaya pemerintah populer di mata masyarakat," kata Agung usai memberikan kuliah umum di FISIP-UI, Depok, Jabar, Rabu. Sebelumnya pemerintah mengisyaratkan akan menaikkan harga BBM hingga 30 persen. Pemerintah juga akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang lebih besar dibandingkan dengan saat kenaikan harga BBM sebelumnya. Menurut Agung, saat ini keadaan ekonomi sedang memburuk, sehingga daya beli masyarakat sangat rendah hingga tingkat rumah tangga. "Jangan lagi mereka diperberat dengan menaikkan harga BBM," ujarnya. Lebih lanjut, Agung yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar mengatakan kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga barang-barang lainnya, biaya transportasi dan juga memicu inflasi tinggi. Dikatakannya, pemerintah bisa menggunakan opsi lain, seperti melalui pendekatan kepada negara-negara ataupun lembaga-lembaga pemberi pinjaman seperti World Bank atau IMF untuk melakukan penjadwalan utang kembali. "Seberapa dapatnya saja yang penting ada usaha, mau 5 atau 10 tahun, sehingga ada uang yang cukup untuk memperbaiki infrastruktur migas kita yang ada saat ini," katanya. Agung menjelaskan bahwa harga minyak domestik sangat tergantung kepada harga minyak dunia, karena jumlah produksi dengan konsumsi sudah tidak seimbang. Saat ini konsumsi minyak di Indonesia mencapai 1,4 juta barel per hari, sedangkan produksi 925 ribu barel per hari. Padahal 15 tahun yang lalu produksi minyak mencapai 1,4 juta dan konsumsi hanya 300 ribu barel per hari. "Untuk itu kita berniat untuk keluar dari anggota OPEC karena tidak pantas lagi sebagai negara OPEC," jelasnya. Padahal, kata dia, cadangan minyak Indonesia masih sangat banyak, sehingga produksi perlu ditingkatkan lagi. "Kalau ini terjadi, maka kita tidak perlu kerepotan lagi karena kenaikan harga minyak dunia," ujarnya. "Siapa yang mampu melakukan ini, maka akan kita tunjuk sebagai pimpinan minyak kita," tegasnya. Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah yaitu dengan konversi energi dan penghematan energi, serta pemberantasan korupsi yang terus menerus. "Ini semua lebih penting dilakukan daripada mengambil opsi menaikkan harga BBM," demikian Agung Laksono. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008
