Jakarta (ANTARA News) - Ekonom Tim Indonesia Bangkit (TIB), Hendrawan Supratikno, menilai rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau pencabutan subdisi BBM sebenarnya bukan pilihan akhir yang bisa diambil pemerintah, sehubungan masih banyak opsi lain yang hanya diwacanakan tetapi tidak dilaksanakan pemerintah. "Pemerintah sibuk berwacana tentang pilihan kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi bangsa, tapi tidak diimplementasikan," kata Hendrawan di Jakarta, Rabu. Dikatakannya, pilihan-pilihan kebijakan tersebut hanya ada dalam level wacana tanpa dilaksanakan dan kemudian kebijakan menaikkan harga BBMB diklaim sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan APBN. Padahal menurut dia, belum ada satu pun langkah atau kebijakan lain diambil sebelum memilih opsi menaikkan BBM. "Seolah-oleh klaim pemerintah menaikkan harga BBMB yang akan dilakukan merupakan pilihan terakhir," katanya. Hendrawan menilai, kenaikan harga BBMB akan menimbulkan dampak yang amat luas, terutama terhadap penduduk miskin. "Kesimpulan kami apa yang dilakukan pemerintah adalah terlalu banyak berwacana, dengan kepedulian terhadap masyarakat miskin yang rendah," katanya. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk mereformasi tata niaga dalam hal migas melalui penghapusan "broker" pemburu rente. Ia menilai proses pengadaan dan distribusi BBM oleh Pertamina tidak efisien. Hal itu ditandai dengan volume pasokan BBM, baik yang diproduksi oleh kilang dalam negeri maupun diimpor jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah BBM yang benar-benar dikonsumsi masyarakat dan industri. Selain itu, ia berpendapat pemerintah harus merevisi formula perhitungan alokasi dana bagi hasil migas. Alokasi dana bagi hasil migas idealnya dilakukan dengan memperhitungkan dana pemerintah di sektor migas setelah dikurangi subsidi BBM. Selain itu dapat dilakukan dengan mematok besarnya alokasi dana bagi hasil migas. Pemerintah juga mestinya meningkatkan mobilisasi dana alternatif untuk melakukan "burden sharing" kepada semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, Pemda, kreditor kalangan bisnis, maupun masyarakat luas. Program anti-kemiskinan yang efektif juga perlu dilaksanakan selain pemerintah juga harus menyusun strategi diversifikasi energi.

Copyright © ANTARA 2008