Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, Indonesia tidak mengalami krisis pangan sebagaimana yang dialami beberapa negara, seperti Bangladesh dan Filipina, bahkan mulai 2008 Indonesia tidak akan mengimpor beras. "Jangan kita membayangkan kondisi kita sama dengan negara lain yang mengalami krisis pangan seperti Bangladesh dan Filipina, sampai-sampai gudang berasnya dijaga tentara," katanya, pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2008, di Jakarta, Selasa. Jusuf Kalla mengemukakan, ada empat komoditi pokok yang dikonsumsi masyarakat, yakni beras, gula, tepung terigu dan kedelai. Beras dan gula yang banyak dikonsumsi, yaitu sekitar sepuluh persen kebutuhan masyarakat, hanya mengalami kenaikan harga 2-3 persen dibandingkan tahun lalu, bahkan jauh di bawah angka inflasi. Kenaikan hanya terjadi pada tepung terigu dan kedelai, yang hanya dikonsumsi masyarakat sekitar satu persen. "Jadi, komoditi yang banyak dikonsumsi justru tidak naik. Yang naik adalah komoditi yang sedikit dikonsumsi. Jadi, kita tidak mengalami krisis pangan yang drastis," ujar Wapres. Ditegaskannya, secara umum kondisi pangan nasional cukup baik, ditandai harga beras dan gula yang relatif stabil di kisaran Rp4.000 per kilogram. "Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana negara ini jika harga beras mencapai Rp8.000 per kilogram," katanya. Terkait ketahanan pangan, Wapres menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan subsidi bagi penyediaan pupuk dan bibit unggul. Untuk pupuk, misalnya, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp15 triliun menyusul kenaikan harga minyak dunia. "Ya tidak apa-apa kita subsidi pupuk hingga Rp15 triliun, yang penting bangsa ini tidak kelaparan. Bahkan, tahun ini pemerintah menargetkan produksi gabah 80 juta ton tentu didukung bibit yang unggul. Aman itu, jadi kita tidak akan krisis," katanya. Jusuf Kalla mengemukakan, selama 20 tahun pemerintah selalu mensubsidi petani. Artinya pemerintah membeli beras dari luar negeri lebih murah dibanding produksi lokal. Saat ini, harga beras luar negeri lebih mahal dibanding beras dalam negeri dan pemerintah harus menutup itu dengan pemberian subsidi bagi pupuk dan benih atau bibit unggul. Untuk menjaga ketahanan pangan tersebut, tambah Wapres, maka pemerintah mentargetkan peningkatan produksi beras dua juta ton per tahun karena penduduk yang makin bertambah dan lahan yang semakin beralih fungsi. (*)
Copyright © ANTARA 2008
