Sandiaga ingatkan pemerintah hati-hati terkait pemindahan ibu kota

Jakarta (ANTARA) - Mantan calon wapres pada Pemilihan Presiden 2019 Sandiaga Uno
mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan mempertimbangkan faktor keekonomian terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

"Tentunya kami harus pelajari secara seksama usulan pemindahan ibu kota karena sekarang tentunya pada saat ekonomi yang memberatkan kita, mesti melihat dampak kepada taraf hidup rakyat, baik yang ada di Pulau Jawa maupun yang di seluruh wilayah Kalimantan," kata Sandiaga usai menghadiri sidang bersama DPR DPD RI 2019 di Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan Jakarta pada Jumat.

Dia mengemukakan pemerintah harus mempertimbangkan secara matang mengenai jumlah biaya, sumber dana dan dampak untuk lapangan kerja serta bahan-bahan pokok.

Dia mengkhawatirkan harga properti berpotensi naik selain kenaikan biaya hidup.

Sandiaga menjelaskan pemindahan ibu kota akan memberikan dampak yang sangat besar.

"Dan kita harus belajar dari kesuksesan dan kegagalan dari pemindahan ibu kota di negara lain," ujar mantan Wagub DKI itu.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR-RI 2019 dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat.

Presiden telah memohon izin untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke Pulau Kalimantan.

"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," kata Presiden saat pidato kenegaraan Sidang Bersama DPR dan DPD RI 2019.

Sebelumnya. pemerintah melalui beberapa lembaga dan kementerian telah mengkaji calon-calon daerah untuk ibu kota baru pemerintahan yang sebagian besar berada di Pulau Kalimantan.

Beberapa kawasan yang telah dikaji antara lain kawasan segitiga emas di Kalimantan Tengah yang meliputi Kabupaten Gunung Mas, Katingan serta Kota Palangka Raya.

Sementara daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang juga dikaji antara lain Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam pemindahan ibu kota, Presiden Jokowi selalu menekankan pertimbangan di berbagai aspek yakni faktor risiko kebencanaan baik banjir maupun gempa bumi.

Kemudian kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan seperti ketersediaan air bersih, ketersediaan lahan, infrastruktur, kajian keekonomian, demografi, sosial politik hingga pertahanan keamanan.
Baca juga: Bappenas pastikan tidak ada ganti rugi lahan pusat pemerintahan baru
Baca juga: MKRB dukung rencana pemindahan ibu kota negara
Baca juga: Semua pengurusan izin di kawasan calon ibu kota di Kalteng dihentikan