Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah memerlukan waktu sekitar 3 minggu untuk menyiapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama menyangkut kesiapan pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT). "Pelaksanaan BLT memerlukan persiapan sekitar tiga minggu, dalam jangka waktu itu tengah dimatangkan persiapannya termasuk detail perhitungannya," kata Menkeu dalam temu wicara dengan editor media massa di Jakarta, Selasa malam. Menurut Menkeu, data rumah tangga miskin (RTM) yang akan menerima BLT sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi masih akan menggunakan data yang telah ada sebelumnya yaitu tahun 2005 dan 2006. Pemerintah menggunakan data lama karena tidak akan mudah menyiapkan data RTM dalam waktu yang cepat padahal penyaluran BLT merupakan langkah mendesak yang harus dilakukan jika pemerintah menaikkan harga BBM. "Teknis pelaksanaan BLT akan disiapkan oleh Departemen Sosial dan Bappenas di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat," kata Sri Mulyani. Menkeu menyebutkan, berdasar data tahun 2005, jumlah RTM mencapai 19,1 juta kepala keluarga (KK). Jika besarnya dana yang disalurkan sebesar Rp100.000 per KK, maka kebutuhan dana mencapai Rp2 triliun per bulan. Jika misalnya kenaikan harga BBM diberlakukan mulai Juni 2008, maka terdapat 7 bulan sehingga total kebutuhan dana untuk BLT sejak Juni hingga Desember 2008 sebesar Rp14 triliun. Menanggapi kritikan bahwa pemerintah terlalu bertele-tele mengumumkan pemberlakuan harga BBM bersubsidi yang baru sehingga menyebabkan tingkat inflasi meningkat dan munculnya kegiatan spekulasi (penimbunan BBM), Menkeu mengakui adanya ekses seperti itu. "Pemerintah menyadari adanya ekses seperti itu, tetapi Presiden menginginkan bahwa segala sesuatu harus disiapkan dengan sebaik-baiknya," kata Sri Mulyani. Mengenai besarnya kenaikan, Menkeu menyebutkan, pemerintah menyiapkan tiga skenario yaitu kenaikan sebesar 20 persen, 25 persen, dan 30 persen. "Kita menyiapkan tiga skenario dan akan memilih skenario yang masih bisa diabsorb oleh masyarakat umum maupun dunia usaha," katanya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008