Presiden Jokowi: Pembangunan harus Indonesia sentris

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan yang dilakukan harus Indonesia sentris sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di pelosok nusantara.

"Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote," kata Jokowi pada sidang bersama DPD dan DPR RI di Gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta, Jumat.

Untuk itu, sebagaimana dalam pidato kenegaraan yang disampaikan dalam rangka HUT ke-74 kemerdekaan RI, Jokowi mengajak agar seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan semangat para pendiri bangsa.

Menurut Jokowi, Indonesia maju bukan hanya karya presiden dan wakil presiden bukan hanya karya lembaga eksekutif lembaga legislatif ataupun yudikatif saja. Tetapi keberhasilan Indonesia juga karya pemimpin agama, budayawan dan para pendidik.

"Keberhasilan Indonesia adalah juga karya pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator maupun petani, nelayan dan UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia," tambah dia.

Jokowi menyebutkan, kecepatan dalam meraih cita-cita adalah peran besama termasuk partai politik seperti PDIP Golkar dan Nasdem, PKB dan PPP Perindo, PSI dan Hanura, PBB dan PKPI juga Gerindra, PKS dan Demokrat serta PAN, Partai Berkarya dan Partai Garuda.

"Saya yakin jika kita sepakat dengan satu visi Indonesia Maju kita mampu melakukan lompatan kemajuan, lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain. Sebagai Kepala Negara yang merangkap Kepala Pemerintahan. Sebagai Presiden dalam sistem Presidensial yang dimandatkan konstitusi, saya mengajak kita semua untuk optimis dan kerja keras. Sayalah yang memimpin lompatan kemajuan kita bersama," tegasnya.

Pidato kenegaraan disampaikan Jokowi setelah sebelumnya menyampaikan pidato Sidang Tahunan MPR di tempat yang sama. Hadir di gedung MPR/DPR antara lain Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Sandiaga Uno, Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin, Edhy Baskoro Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Ketua MA M Hatta Ali, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta, mantan Ibu Negara Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid serta sejumlah pejabat lainnya.