Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemilihan kepala daerah bukan sekadar ajang adu spanduk atau baliho antara para calon. Pilkada merupakan ajang untuk saling mengadu ide, gagasan untuk membangun kemajuan bersama, katanya, saat berbicara pada pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2008, di Jakarta, Selasa. "Jangan karena ada calon yang baliho atau spanduknya besar dan banyak, maka calon lain ikut buat yang besar dan lebih banyak. Bukan begitu, esensi pilkada," ujar Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golongan Karya itu. Di hadapan para gubernur, bupati dan walikota, Wapres mengatakan, keberhasilan seseorang pejabat dinilai dari apa yang telah dilakukan untuk kemajuan rakyat di daerahnya atau bangsa ini. "Jadi dilihat dari apa yang telah diperbuat dan dihasilkan. Bukan dari banyaknya baliho atau spanduk saat berkampanye," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga mengingatkan kepala daerah untuk terus mendukung kebijakan pemerintah tentang penghematan energi, peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan investasi melalui peraturan daerah serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Penghematan energi bisa dilakukan dengan tidak melakukan pembangunan kantor berlebihan hingga memerlukan listrik yang banyak. Tidak itu saja, pemerintah daerah juga harus bisa melaksanakan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji agar subsidi yang dikeluarkan tidak terlalu besar mengingat kondisi keuangan negara yang tidak memadai. Dijelaskannya, APBN saat ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah yakni sekitar Rp900 triliun. Namun, dari jumlah itu sekitar 40 persen untuk banyar subsidi, bunga dan hutang sedangkan 60 persen dibagikan antara lain dalam bentuk DAU dan DAK serta departemen. "Jadi, meski besar namun kekuatan APBN tidak kuat untuk mendukung kondisi ekonomi nasional yang makin sulit, karena itu perlu kemitraan dengan pihak swasta terutama untuk proyek-proyek menguntungkan seperti pelabuhan, bandara, telekomunikasi, listrik serta jalan tol, sehingga kita bisa bangun jalan yang banyak di daerah," kata Wapres. Jika hanya mengandalkan 60 persen dari APBN, tidak akan mencukupi. "Karena itu, pemerintah daerah melalui otonominya harus dapat me-manage hubungan yang baik antara dunia usaha pemerintah dan pemerintah daerah. Artinya kita harus bisa berhemat dengan dana yang didapat dari APBN," ujarnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008