Tiga pidato terakhir Jokowi dalam periode pertama pemerintahannya

Jakarta (ANTARA) - Hari ini, Jumat 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi menyampaikan tiga kali pidato di Gedung Parlemen di kawasan Senayan, Jakarta.

Pertama, pidato Presiden Jokowi disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR yang berisi capaian kinerja dari lembaga-lembaga negara dalam kurun satu tahun terakhir, yakni lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Sidang ini dipimpin oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Lalu pidato kenegaraan menyambut HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, disampaikan oleh Jokowi di hadapan sidang bersama DPR dan DPD, berisi perjalanan bangsa Indonesia hingga berbagai pembangunan dan kemajuan yang telah dicapai hingga pemerintahan saat ini. Sidang ini dipimpin bersama antara pimpinan DPR dan DPD.

Terakhir pidato Presiden Jokowi di hadapan rapat paripurna DPR ada pembukaan masa sidang I DPR tahun 2019/2020, berisi penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun anggaran 2020 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Sidang ini dipimpin Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Penyampaian pidato-pidato itu merupakan agenda kenegaraan tahunan di Republik ini.

Hal yang sangat menarik adalah ketiga pidato Presiden Jokowi itu merupakan yang terakhir kali disampaikan dalam periode pertama lima tahun pemerintahannya sejak 2014-2019, sekaligus memberikan gambaran langkah-langkah dan program ke depan dalam memasuki periode kedua pemerintahannya untuk 2019-2024.

Selain itu juga merupakan penyampaian pidato terakhir di hadapan anggota parlemen untuk periode 2014-2019, terutama bagi mereka yang tak terpilih kembali dari hasil Pemilu 2019 dan tak lagi memiliki kursi untuk periode 2019-2024.

Presiden Jokowi pertama kali menyampaikan tiga kali pidato dalam sehari agenda kenegaraan itu pada 14 Agustus 2015 (karena 16 Agustus 2015 bertepatan dengan hari Minggu sehingga jadwal dimajukan).

Status Presiden Jokowi per hari ini selain sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, juga merupakan Presiden Terpilih hasil Pemilu 2019. Pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang terpilih dari hasil Pemilu 2019, dijadwalkan dilantik dan membacakan sumpah jabatan di hadapan Sidang Umum MPR, menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Saat menyampaikan pidato kenegaraan pertama pada 14 Agustus 2015, Presiden Jokowi mereaktualisasi pesan dari Bung Karno saat peringatan delapan tahun atau sewindu Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1953:"...kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya."

"Untuk hidup sejahtera perlu kerja keras, butuh pengorbanan. Ayo Kerja untuk bangsa! Ayo Kerja untuk negara! Ayo Kerja untuk rakyat!" kata Joko Widodo. Sejak memimpin pemerintahan, Jokowi identik dengan kerja.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa bangsa Indonesia patut berterima kasih kepada para pendahulu bangsa, para pemimpin nasional, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Atas perjuangan dan kerja keras para pemimpin nasional tersebut, disertai dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Indonesia, saat kita memperingati 70 tahun Indonesia Merdeka, bangsa Indonesia mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk melompat maju."

Persatuan Indonesia sudah kokoh, pendidikan rakyat semakin maju dan peluang peserta didik untuk melakukan mobilitas sosial terbuka lebar.

Saat ini, kita telah memiliki hampir 300 ribu sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta siswa, tidak termasuk taman kanak-kanak yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.

Lebih dari itu, Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, adalah negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia.

Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015.

Saat ini Indonesia juga mempunyai jumlah kelas menengah yang signifikan dan akan terus bertambah seiring dengan bonus demografi yang sedang dan akan kita nikmati. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia juga mengalami lonjakan Produk Domestik Bruto, dari sekitar 1.000 triliun rupiah, menjadi sekitar 10 ribu triliun rupiah dan menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia.

Kini Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara maju di Forum G-20. "Semua itu menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang di hadapan kita," kata Presiden.

Sementara untuk RAPBN 2016, di hadapan rapat paripurna DPR pada 14 Agustus 2015 itu, Presiden Jokowi antara lain menyampaikan enam asumsi ekonomi makro tahun 2016, yakni pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,5 persen; laju inflasi 4,7 persen; nilai tukar rupiah diperkirakan Rp 13.400 per dolar AS; rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan, diasumsikan 5,5 persen; rata-rata harga minyak mentah Indonesia 60 dolar AS per barel; kapasitas produksi minyak bumi 830 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,155 juta barel setara minyak per hari.

Dalam RAPBN 2016, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.848,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, naik 5,1 persen dari target APBNP tahun 2015. Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2016 mencapai 13,25 persen.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)sebesar Rp 280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 2,0 triliun. Pemerintah mengoptimalkan PNBP seperti dari penerimaan sumber daya alam, terutama migas.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur Rp313,5 triliun atau 8,0 persen. Anggaran tersebut lebih besar dari alokasi dalam APBNP 2015, dan akan digunakan antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, termasuk bandara perintis agar konektivitas dan pemerataan antarwilayah menjadi lebih baik.

Subsidi dianggarkan Rp201,4 triliun. Subsidi dialokasikan untuk subsidi energi Rp121,0 triliun dan subsidi non-energi Rp 80,4 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran belanja negara dalam RAPBN 2016 dialokasikan Rp2.121,3 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.339,1 triliun, yang mencakup belanja kementerian/lembaga Rp780,4 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp558,7 triliun, serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp782,2 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN 2016 sebesar Rp273,2 triliun atau 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Defisit RAPBN 2016 akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp272,0 triliun dan luar negeri neto sebesar Rp1,2 triliun.

Percepatan Pembangunan
Berlanjut pada pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2016, ditekankan bahwa 2016 merupakan Tahun Percepatan Pembangunan Nasional menyusul pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air, khususnya di desa-desa, daerah-daerah pinggiran dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional.

"Berbekal pencapaian transformasi fundamental ekonomi tersebut, memasuki tahun kedua, pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju," kata Presiden.

Presiden mengatakan percepatan pembangunan tersebut mutlak diperlukan. Ketika itu disebutkan, Indonesia belum mampu memutus rantai kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Pemerintah fokus pada empat aspek strategis percepatan pembangunan. Aspek pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan terus mendorong reformasi birokrasi guna menghadirkan layanan publik prima.

Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan dari paradigma lama anggaran dibagi rata menjadi fokus pada program prioritas. Sudah tidak bisa lagi, anggaran pembangunan habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan.

Aspek strategis ketiga terkait dengan politik luar negeri dan aspek keempat adalah demokrasi, stabilitas politik dan demokrasi.

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (ketiga kiri) tiba di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019), untuk menghadiri dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras.

Sementara saat menyampaikan RAPBN 2017, Presiden Jokowi, saat itu menyatakan bahwa dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal tahun 2017 dan strategi yang mendukungnya, pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun.

Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2017, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batubara, ditargetkan sebesar Rp240,4 triliun.

Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760 triliun.

Kebijakan fiskal dalam tahun 2017 masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB.

Kerja Bersama
Pada 16 Agustus 2017, Presiden menyampaikan RAPBN 2018 dengan memberikan gambaran bahwa pendapatan sebesar Rp1.878,4 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.204,4 triliun sehingga defisit anggaran direncanakan sekitar Rp325,9 triliun atau setara dengan 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jumlah pendapatan sebesar Rp1.878,4 triliun tersebut berasal dari penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp267,9 triliun.

Belanja negara sebesar Rp2.204,4 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.443,3 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp761,1 triliun.

Presiden menjelaskan RAPBN tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada tiga kebijakan utama, yaitu pertama mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.

Kedua, melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja nonprioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran, sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik.

Ketiga, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau Kersa Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam RAPBN 2018 tersebut pemerintah juga menargetkan indikator makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar Rp13.500 per dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800.000 barel per hari, dan lifting gas 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Sementara dalam pidato kenegaraan saat itu, Jokowi mengatakan tahun 2017 merupakan tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kita ingin seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata," kata Presiden.

Presiden juga menginginkan para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, Polri, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama.

"Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia. Ke sanalah kita bergerak," katanya.

Memenangkan Kompetisi
Kabar yang semakin baik, disampaikan Presiden Jokowi pada pidato 16 Agustus 2018 mengenai RAPBN 2019, yakni pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta para pensiunan sebesar rata-rata lima persen pada 2019. Kini janji itu telah terealisasi.

Selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta para pensiunan.

Kepala Negara menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian-lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi serta 19 peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik.

Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat.

Di dalam RAPBN tahun 2019, pemerintah merencanakan belanja negara mencapai sebesar Rp2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Jumlah tersebut 10 persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara di tahun 2018 atau meningkat 37,3 persen jika dibandingkan dengan belanja negara di tahun 2014, sebesar Rp1.777,2 triliun.

Sementara dalam pidato kenegaraan, Jokowi mengatakan kualitas kehidupan manusia Indonesia terus membaik dalam empat tahun terakhir, dilihat dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah masuk dalam kategori tinggi atau "high human development".

Dari angka IPM kita di tahun 2014, yaitu 68,90, sudah meningkat menjadi 70,81 di tahun 2017. Namun demikian, upaya peningkatan pembangunan manusia ini masih membutuhkan perhatian serius dan kerja keras.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa atau nomor empat terbanyak di dunia, dan diprediksi akan mengalami bonus demografi antara tahun 2020-2030, Indonesia akan mempunyai penduduk usia produktif yang melimpah.

"Kekuatan sumber daya manusia itu secara konsisten harus kita arahkan untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang sehingga bisa bersanding dengan negara-negara yang sudah maju," katanya.

Jokowi juga mengungkapkan ketika berkunjung ke Asmat, Papua, ketika menggendong dua anak Papua, dirinya melihat masa depan Indonesia di mata mereka.

"Masa depan yang harus kita lindungi dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat. Kita harus pastikan bahwa anak-anak Indonesia bebas dari tumbuh kerdil dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat," katanya.

Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten sebagai lokasi prioritas penanganan kekerdilan secara terintegrasi antar-Kementerian dan Lembaga.

Presiden Joko Widodo mengatakan kualitas kehidupan manusia Indonesia terus membaik dalam empat tahun terakhir, dilihat dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah masuk dalam kategori tinggi (high human development).

Dari angka IPM tahun 2014, yaitu 68,90, sudah meningkat menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa atau nomor empat terbanyak di dunia, dan diprediksi akan mengalami bonus demografi antara tahun 2020-2030, Indonesia akan mempunyai penduduk usia produktif yang melimpah.

Jokowi juga mengungkapkan ketika berkunjung ke Asmat, Papua, ketika menggendong dua anak Papua, dirinya melihat masa depan Indonesia di mata mereka.

Masa depan yang harus kita lindungi dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat. Kita harus pastikan bahwa anak-anak Indonesia bebas dari tumbuh kerdil dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat," katanya.

Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten sebagai lokasi prioritas penanganan kekerdilan secara terintegrasi antar Kementerian dan Lembaga.

Untuk itu, Kepala Negara harus memastikan anak-anak Indonesia dapat bersekolah tanpa kendala biaya melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, dimana realisasi penerima manfaatnya di 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik usia 6 hingga 21 tahun.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemerintah fokus untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merata di seluruh Indonesia, dimana jumlah Guru Garis Depan dari 2016 sampai 2017 sudah bertambah sebanyak 7.094 guru.

Peningkatan kompetensi berkelanjutan juga sudah dilakukan dengan lebih dari satu juta guru dan realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut meningkat setiap tahunnya, yang terakhir di 2017 menjangkau 47 juta siswa.

Sandiaga Uno melambaikan tangan saat tiba di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019), untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras.

SDM Unggul

Melanjutkan program-program yang telah dilakukan selama tahun-tahun sebelumnya, tema SDM Unggul Indonesia Maju menjadi isu sentral dalam penyampaian pidato Presiden Jokowi kali ini.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1.162,83 triliun untuk empat program utama mencetak sumber daya manusia unggul dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Proyek utama pertama, yaitu pertama percepatan pengurangan jumlah kematian ibu dan stunting. Kedua, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

Ketiga, pembangunan science technopark dengan mengoptimalisasi Triple Helix di empat universitas utama. Keempat, digitalisasi dan integrasi bantuan sosial.

Pemerintah telah memproyeksikan dana yang besar bagi empat proyek utama ini dengan rincian Rp26 triliun untuk percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Lalu Rp330,1 triliun untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

Kemudian dana sejumlah Rp2,8 triliun untuk pembangunan science technopark (optimalisasi triple helix di empat major universitas). Terakhir yang terbesar sebanyak Rp803,93 triliun untuk digitalisasi dan integrasi bantuan sosial.

Adapun kementerian/lembaga (K/L) yang menjadi penyelenggaranya untuk projek utama pertama adalah Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KPPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertanian.

Sementara program utama kedua akan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dan 11 K/L lainnya.

Sementara itu, untuk program utama ketiga akan dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor. Program keempat akan dilakukan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Dalam era disrupsi ini bukan pengangguran yang muncul, tapi muncul lapangan pekerjaan baru yang dapat diisi oleh banyak orang, serta memberikan kenyamanan untuk memudahkan kehidupan dari sebelumnya.

Era Industri 4.0 tidak dapat dicapai dengan cara yang biasa atau business as usual. Harus ada cara terobosan dalam pembelajaran dan pikiran yang inovatif.

Proses belajar-mengajar bukan satu arah seperti dahulu, di mana guru menjadi pusatnya karena justru murid yang menjadi pusatnya. Cara belajar pun bercampur antara tatap muka dan mengajar melalui sarana daring, yang mendukung upaya mencetak SDM unggul.

Sebanyak dua juta kartu Prakerja siap diterbitkan tahun depan.

Saatnya menggelorakan SDM Unggul Indonesia Maju untuk menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 atau 100 tahun Kemerdekaan.

Dirgahayu Republik Indonesia.