Jokowi: Tata kelola pemerintahan-keuangan akuntabel terus diupayakan

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel harus terus diupayakan.

"Tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan. Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan. Tata kelola yang transparan harus dikembangkan. Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan," kata Presiden Jokowi di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Jumat.

Presiden Joko Widodo menuturkan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan sangat penting dan mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

BPK juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp4,38 triliun.

Baca juga: Jokowi apresiasi inovasi MA

Presiden Jokowi mengatakan laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah daerah juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47 persen pada tahun 2014 menjadi 78 persen pada tahun 2018.

BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Selain itu, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi perlu komitmen dan dukungan bersama.

Jokowi mengapresiasi upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional. BPK dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency sejak 2016 sampai 2021.

Pemeriksa BPK juga terpilih menjadi eksternal independen pada International Anti-Corruption Academy periode 2019 hingga 2021. BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan se-dunia.