Jakarta (ANTARA News) - Hasil Riset Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Demos, menunjukkan demokrasi di Indonesia goyah.Menurut Direktur Eksekutif Demos, Asmara Nababan, di Jakarta, Selasa, kegoyahan ini terjadi karena fondasinya yakni rakyat belum kuat."Rakyat harus tidak hanya sadar akan politik tetapi memiliki pengetahuan dan keterampilan politik. Bagaimana rakyat dapat menggunakan instrumen demokrasi untuk kepentingan mereka," katanya, setelah acara publikasi hasil survei dan seminar "Satu Dekade Reformasi, Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia".Ia mengatakan hasil survei yang dilakukan sepanjang 2007 dan melibatkan sekitar 900 responden menunjukkan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan sekaligus kemunduran.Kemajuan yang dimaksud, responden menilai ada sejumlah instrumen demokrasi yakni pemberantasan korupsi, mengalami kemajuan (indeks 43), kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum meningkat (indeks 45), dan ada kesetaraan dalam hukum (indeks 44). Pada survei sebelumnya, 2003/2004, indeks untuk pemberantasan korupsi hanya 18, sementara kepatuhan pejabat terhadap hukum dan kesetaraan dalam hukum mendapatkan indeks, 16 dan 18. "Namun, secara umum demokrasi kita masih mengandung masalah," katanya. Nababan mengatakan demokrasi di Indonesia masih bermasalah. "Dalam hal kebebasan beragama dan berbicara, masih ada kemunduran," katanya. Hasil survei menunjukkan indeks kebebasan beragama dan berkeyakinan mengalami kemunduran. Pada 2003/2004, indeks kebebasan beragama dan berkeyakinan yakni 74, namun pada 2007, menurun menjadi 66. Ia mencontohkan, kemunduran dalam kebebasan yang dimaksud adalah kasus Ahmadiyah. "Pemerintah seakan memberikan kesan menyepakati pemberangusan hak beragama. Di satu sisi, dalam kasus ini, elite berkepentingan tetapi di sisi lain, kapasitas politik masyarakat masih kurang," ujarnya. Ia mengatakan demokrasi tidak bermakna kalau kapasitas politik dari rakyat tidak diperkuat. Salah satu cara dengan membuat blok politik untuk memperkuat kapasitas. Yang dimaksud blok yakni gerakan prodemokrasi. Menurut dia, gerakan prodemokrasi seperti di bidang politik dan sosial mampu menggalang kekuatan kolektif untuk koordinasi dan konsolidasi guna merepresentasikan kepentingan rakyat.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
