Pontianak (ANTARA News) - Kebebasan pers di Indonesia kini memberi kekuatan strategis pada upaya diplomasi serta mampu mempengaruhi negara lain dalam kaitan hubungan antarnegara baik tingkat bilateral maupun regional."Beberapa kasus menunjukkan bahwa media massa amat berperan dalam membangun kekuatan yang strategis," kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Media Massa, Henry Subiakto di Pontianak, Selasa.Ia mencontohkan reaksi terhadap tudingan Presiden Timor Leste Ramos Horta bahwa wartawati Metro TV Desi Anwar membantu tokoh pemberontak, Alfredo Reinaldo, dalam insiden serangan terhadap Horta di Dili, 11 Februari 2008. Kemudian pernyataan Menteri Penasehat Singapura, Lee Kuan Yew bahwa media massa di Indonesia berperan dalam gagalnya nota kesepahaman antara Indonesia - Singapura mengenai pemanfaatan wilayah RI untuk latihan militer negara "Singa" itu. Menurut Henry Subiakto, semakin kuatnya pengaruh itu akan membawa keuntungan yakni "mengalirnya" informasi dari Indonesia ke luar negeri. Secara langsung maupun tidak, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia termasuk bangsa yang besar. "Gagasan-gagasan cerdas dari Indonesia bisa `diekspor`. Bahwa Indonesia juga punya kelebihan lain di bidang budaya dan media meski secara sosial ekonomi terutama di perbatasan masih tertinggal," katanya. Ia mengakui, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia sering "kelabakan" dengan pemberitaan oleh media asing. "Sekarang, terkadang media massa Indonesia malah lebih lugas dan tegas dalam menyampaikan pemberitaan," kata Henry yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA itu. Ia menambahkan, bangsa Indonesia harus memanfaatkan dan mengoptimalkan segala perubahan serta potensi yang dimiliki media massa untuk memperkuat semangat nasionalisme. "Dengan segala keberagamannya, Indonesia membutuhkan media massa sebagai pemersatu bangsa," katanya. Ia juga mengkritisi media massa yang masih "mengagungkan" pihak asing sebagai pemberi informasi karena secara tidak sadar akan menjadi bagian dari propaganda negara tersebut. "Harusnya bangga dengan milik bangsa Indonesia sendiri," kata dia. Sementara Pemerintah, lanjutnya, akan berperan sebagai penjamin terhadap kebebasan pers yang tidak hanya dimiliki oleh media massa. "Kebebasan pers akan mendorong pemerintahan yang lebih hati-hati, cerdas dan bijaksana terutama terkait kebijakan publik," kata Henry Subiakto.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
