BPPT tingkatkan TKDN SPLU untuk dukung program kendaraan listrik

Sementara masih kami 'keep' dulu sampai keluar SNI

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi terus melakukan kaji terap peningkatan presentase Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) guna menekan investasi pengembangan Stasiun Pengisian Listrik Umum untuk mendukung program percepatan kendaraan listrik.

"Sementara masih kami 'keep' dulu (berapa kira-kira nilai investasi untuk jadi SPLU), sampai keluar SNI (Standar Nasional Indonesia, red) untuk plug SPLU," kata Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hammam Riza kepada Antara di Jakarta, Jumat.

Upaya kaji terap peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) diakui Hammam supaya nilai investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas ini menjadi lebih kecil.

Saat ini BPPT sudah membangun dua inovasi Fast Charging Station atau stasiun pengisian cepat 50 kW untuk kendaraan listrik di Jakarta dan Smart Charging Station atau stasiun pengisian pintar 20 kW di Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) BPPT Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan.

Ia berharap stasiun pengisian cepat dapat memberi solusi terhadap durasi pengisian kendaraan listrik.

Sumber daya dan energi didesain dengan kombinasi antara panel surya (photovoltaic/PV) dan PLN (on grid) saat kendaraan listrik melakukan pengisian daya.

Bila tidak ada aktivitas pengisian daya di siang hari, energi yang dihasilkan PV akan masuk ke grid untuk penggunaan kantor.

Perbandingan kendaraan listrik-konvensional

Hasil pengujian perbandingan konsumsi listrik beberapa kendaraan listrik, mulai dari bus MAB, Tesla Model X dan Mitsubishi i-MIEV dengan kendaraan konvensional yang dilakukan BPPT sejauh 39 kilometer dari Gedung BPPT di Jalan MH Thamrin ke Puspiptek Serpong diketahui bahwa bus MAB mengkonsumsi energi 33,15 kWh, Tesla Model X mengkonsumsi energi 11,7 kWh, sedangkan Mitsubishi i-MIEV mengkonsumsi energi 5 kWh.

Dengan harga tarif listrik untuk kepentingan layanan khusus seharga Rp1.650 per kWH menurut Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016, maka biaya yang dikeluarkan untuk bus MAB sampai ke Puspiptek mencapai Rp54.698, Tesla Model X mencapai Rp19.305 dan Mitsubishi i-MIEV mencapai Rp8.250.

Jika menggunakan bus berbahan bakar solar dengan konsumsi 1 liter per 2 kilometer maka biaya yang dibutuhkan mencapai Rp100.425 dengan harga solar Rp5.150 per liter. Sedangkan untuk mobil premium berbahan bakar pertamax dengan konsumsi 1 liter per 8 kilometer maka biaya yang dibutuhkan untuk sampai ke Puspiptek Serpong mencapai Rp51.188 dengan perhitungan harga pertamax Rp10.500 per liter.

Sementara untuk mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) berbahan bakar pertalite dengan konsumsi 1 liter per 20 kilometer maka biaya yang dibutuhkan untuk sampai ke Puspiptek Serpong mencapai Rp15.210 dengan perhitungan harga pertalite Rp7.800 per liter.

Perpres Kendaraan Bermotor Listrik

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2019, dan diundangkan pada 8 Agustus 2018 oleh Kementerian Hukum dan HAM berisi 37 pasal.

Pada bagian satu Perpres berisi percepatan pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik (KBL), pada bagian dua Perpres berisi tentang penelitian, pengembangan dan inovasi industri untuk KBL berbasis baterai.

Pada bagian ketiga Perpres berisi TKDN untuk KBL berbasis baterai yang harus dikembangkan.

Pada bagian keempat Perpres berisi pengendalian penggunaan KBL berbahan bakar minyak fosil dalam negeri yang di dalamnya juga dijelaskan tentang insentif bagi pihak yang memajukan program KBL berbasis baterai.

Perpres juga menyebutkan ketentuan teknis KBL berbasis baterai dari mulai tipe dan nomor identifikasi KBL berbasis baterai, persyaratan teknis dan laik jalan, identifikasi hingga registrasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.