Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM Indra Darmawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan sebagai agen promosi investasi, daerah harus mampu mengemas potensi investasi yang dimiliki dengan tepat, informatif, dan menarik dengan memanfaatkan era digital saat ini.
“Untuk menjadi agen promosi investasi terbaik, kriteria yang harus dimiliki pemerintah daerah di antaranya mampu merespon secara cepat setiap kebutuhan investor yang masuk. SDM yang memiliki wawasan yang luas dalam melakukan diskusi dengan investor dan harus bisa menjaga kerahasiaan data yang telah disampaikan investor sebagai bagian dari ‘after-care service’ yang diberikan,” katanya dalam Masterclass yang digelar di Surabaya, 12-15 Agustus 2019.
Mengemas potensi investasi daerah dengan baik diperlukan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan sudah melintasi batas negara. Pasalnya, kompetitor dari Jawa Barat dan Jawa Tengah saat ini mungkin bersaing dengan Vietnam, sehingga kemampuan dan daya tarik daerah harus semakin ditingkatkan.
Indra menambahkan, perlu adanya konsistensi dalam melakukan sinergisitas antara BKPM dengan pemerintah daerah dalam mengawal investasi yang masuk ke Indonesia.
“Investasi yang masuk ke Indonesia terjadi melalui proses dan tahapan. Oleh karena itu, aktivitas pemasaran tidak cukup berhenti pada tahapan promosi saja,” lanjutnya.
Baca juga: BKPM segera luncurkan OSS versi terbaru
Kegiatan Masterclass Promosi Investasi Daerah diikuti oleh Unit Dinas Penanaman Modal dan dinas lainnya dari 10 Provinsi dan tiga Kabupaten terpilih (Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kabupaten Bone Bolango, Sidoarjo, Kabupaten Cilacap, dan Kaimana).
Acara ini dibuka oleh Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM Indra Darmawan bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Regional Partnership Manager New Zealand G2G Fajar Anugerah. Ia menceritakan pengalaman Selandia Baru yang dalam 10 tahun dapat menggeser Singapura sebagai peringkat pertama dalam laporan Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) di dunia. Sesi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah tentang proses transformasi layanan publik yang dilakukan oleh Selandia Baru.
“Yang mendasari perubahan di Selandia Baru adalah tranformasi di bidang pemerintah, di mana pelayanan publik di sana semakin transparan, mudah diakses, dan responsif,” ujar Fajar.
Melalui elemen program yang kolaboratif dan multipihak, diharapkan pemerintah daerah akan mampu menyusun dan menyampaikan portfolio investasi secara efektif dan mencakup elemen kunci, seperti Rencana Investasi Lestari; Indikator Kinerja Kunci; Kebijakan & Peraturan Pendukung; serta Narasi Latar Belakang Investasi.
Di penghujung kegiatan, portfolio terbaik akan dipromosikan sebagai program unggulan di seluruh Indonesia Investment Promotion Center(IIPC) di delapan negara.
Selama kegiatan Masterclass ini, para peserta belajar mengenai Design Thinking sektor pemerintahan untuk mencari solusi inovatif kemudahan berusaha di daerahnya, pengenalan model bisnis dan “dealbook”, serta diakhiri dengan simulasi “business pitching”.
Baca juga: BKPM tawarkan proyek pengolahan sampah jadi listrik di Semarang
Baca juga: Tidak buat laporan, BKPM cabut 13.000 izin usaha di Bangka Belitung
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
