"Kalau dari sisi BUMN siap (berpartisipasi)," ujar Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), estimasi cost project untuk bandara, pelabuhan dan jalan tol untuk ibukota baru Indonesia pembiayaannya melalui BUMN.
Sedangkan estimasi cost project dan pembiayaan fisik ibukota negara akan menggunakan pembiayaan tiga sumber pembiayaan yakni APBN, skema kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan skema kerjasama pemanfaatan atau pihak swasta.
Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa estimasi total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibu kota negara mencapai Rp466 triliun.
Estimasi total pembiayaan itu terdiri tiga sumber pembiayaan yakni APBN sebesar Rp74,44 triliun, skema KPBU Rp265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerjasama pemanfaatan sebesar Rp127,3 triliun. Sedangkan untuk biaya proyek bandara, pelabuhan dan jalan tol rencana pembiayaannya melalui BUMN.
Total estimasi cost project dan pembiayaan fisik ibukota baru negara sebesar Rp466 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan komponen seperti gedung-gedung lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.
Selain itu juga akan dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas (bertingkat dan tapak) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri, sarana pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pusat riset dan pengembangan, sarana kesehatan, museum-museum, lahan untuk kompleks diplomatik, kluster permukiman bagi non-ASN, dan convention center.
Estimasi cost project dan pembiayaan fisik ibukota baru negara sebesar Rp466 triliun itu juga akan digunakan membangun komponen fungsi penunjang seperti sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, sarana olahraga serta ruang terbuka hijau (taman budaya, botanical garden, ICT dan Techno Park serta taman nasional) dan pengadaan lahan.
Sebelumnya pemerintah berupaya untuk tidak membebani APBN terlalu besar untuk skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara tersebut.
Kementerian PPN/Bappenas ingin mengupayakan skema pembiayaan pemindahan ibukota negara itu sebagian besarnya melalui kerja sama skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), berkolaborasi dengan BUMN dan pihak swasta.
Baca juga: Bappenas: Ibu kota baru punya standar kota internasional
Baca juga: MKRB dukung rencana pemindahan ibu kota negara
Baca juga: Menteri Basuki beri petunjuk ibu kota baru dekat lokasi tambang
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
