Palangka Raya, (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan langkah evaluasi keberadaan para praja asal daerah itu di IPDN pasca meninggalnya praja tingkat akhir, Chris Bernard. "Kami menugaskan pejabat eselon III dan IV yang menangani masalah itu untuk mengevaluasi praja disana, baik yang masih melaksanakan pendidikan ataupun yang yang sudah lulus," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Thampunah Sinseng, di Palangka Raya, Senin. Evaluasi itu ditujukan untuk mengetahui dari dekat kondisi para praja di tempat pendidikannya di Sumedang Jawa Barat , sekaligus untuk meminta penjelasan dari pihak Rektorat IPDN terkait kematian praja asal Kalteng itu. Thampunah sendiri tidak menjelaskan kebijakan lebih lanjut yang akan diambil dari hasil evaluasi tersebut. Pemerintah daerah, lanjutnya, berharap, kematian Chris merupakan kejadian normal seperti sebagaimana laporan dari pengasuh almarhum yang menyebutkan Chris menderita gangguan di bagian perut. "Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan (terkait penyebab kematian praja Chris). Namun kalau terjadi diluar kebiasaan tentu akan ada jalur hukum," katanya. Thampunah mengaku sangat prihatin bila benar masih terjadi kekerasan di IPDN, mengingat pemerintah daerah sangat mendukung keberadaan praja untuk menimba ilmu di sekolah itu. "Tiap tahun biaya subsidi yang kita keluarkan cukup besar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta untuk tiap praja yang dikirim, belum lagi bantuan dari daerah dan pusat," tambahnya.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
