Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal DPP PKB di bawah kepemimpinan Dewan Syuro Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid), menilai amnesti sebagai langkah tepat dibanding islah dalam menyikapi konflik internal yang terjadi di tubuh PKB. "Islah bukan kata yang tepat, karena dalam hal itu ada kesejajaran antara dewan syura dengan dewan tanfidz yang berbeda fungsinya. Kata yang tepat adalah amnesti atau pengampunan," kata Yenny yang saat itu mengenakan jas PKB warna hijau, di Kantor KPU Jakarta, Senin. Yenny mengatakan Gus Dur sudah memberikan ruang luas kepada Muhaimin Iskandar untuk mempertahankan kursinya di DPR. "Mereka sudah diberi kesempatan oleh Gus Dur untuk kembali mengabdi kepada partai. Tolong digunakan kebesaran hati Gus Dur ini. Jangan melawan, membuat macam-macam gerakan di luar," ujarnya. Dalam hari yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PKB versi Muktamar Luar Biasa (MLB) Ancol Lukman Edy, Senin (5/5) sore, menyerahkan daftar pengurus PKB ke Departemen Hukum dan HAM Jakarta. "Tidak ada nama Gus Dur," kata Lukman ketika ditanya apakah dalam kepengurusan PKB hasil MLB Ancol mencantumkan nama Gus Dur. Sebelumnya kubu Muhaimin sempat menawari Gus Dur sebagai Dewan Mustasyar (penasihat), setelah menolak menjadi ketua umum dewan syura. Namun tawaran itu juga ditolaknya. Pada kesempatan itu Direktur Tata Negara Ditjen AHU Aidir Amin Daud menyatakan akan segera mempelajari dokumen hasil MLB PKB, baik yang disodorkan kubu Muhaimin maupun kubu Gus Dur yang terlebih dulu menggelar MLB di Parung, Bogor. "Semua akan diperhatikan, baik MLB Parung maupun Ancol. Secepatnya akan dipelajari dan diputuskan," katanya. Dikatakannya, Depkumham akan berupaya mengambil keputusan yang bisa diterima dan memuaskan semua pihak. "Ini kementerian hukum tak mungkin melanggar hukum. Kita akan upayakan memuaskan semua pihak. Pak Muhaimin puas, Pak Lukman puas, yang lain-lain juga puas," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
