"Ya, ada juga prediksi pesimis, katakan karena efek dari perang dagang, Amerika dan China tentunya ada dampak negatif bagi Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Jhony Simanjuntak di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis.
Kendati demikian, Jhony menilai jika Pemda merasa mampu untuk menjalankan programnya, patut dicoba karena hitungan tersebut juga pasti sudah memiliki kajian yang khusus.
"Kalau pun meleset atau artinya misal sekadar hanya pemanis bibir saja, kan keliatan kalau tidak tercapai, misalnya jangkauan jauh dari apa yang direncanakan, kalau meleset sendiri kan biasa itu," ucap Jhony.
"Namun kita juga harus dukung optimisme mereka. kami juga punya keterbatasan untuk masuk terlalu dalam, sementara eksekutif juga sudah mendalami lama, dengan kajian akademis dan segala macamnya, jadi masih bisa ditolerir lah, lihat nanti," tuturnya.
Baca juga: RAPBD 2020 DKI diusulkan naik Rp6,9 triliun dari APBD 2019
Baca juga: Diajukan dapat modal Rp11 triliun, BUMD diminta lebih lincah
Diketahui, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta diusulkan Pemprov DKI naik sebesar Rp6,9 triliun dari penetapan APBD 2019 sebesar Rp89,08 triliun menjadi Rp95,99 triliun.
Hal tersebut karena ada kenaikan signifikan di postur belanja langsung yang diusulkan oleh hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing bidang.
"Setidaknya ada sembilan proritas yang diusulkan. Seluruhnya membutuhkan anggaran sebesar Rp46,84 triliun," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana yang ditemui sebelumnya.
RAPBD itu memiliki rincian berupa kegiatan di Komisi A bidang pemerintahan sebesar Rp5,52 triliun, Komisi B bidang perekonomian senilai Rp4,11 triliun, Komisi C bidang keuangan sebesar Rp699 miliar, Komisi D bidang pembangunan sebesar Rp17,79 triliun dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat sebesar Rp18,70 triliun.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
