Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Juliari Batubara meminta pemerintah mengevaluasi sistem rekrutmen direksi BUMN menyusul banyaknya petinggi perusahaan plat merah itu yang tersangkut kasus korupsi.
Hal tersebut disampikan politikus PDIP tersebut di sela kegiatan penyerapan aspirasi di Kelurahan Sukorejo, Gunungpati, Kota Semarang, Kamis.
Ia meminta pemerintah memilih direksi BUMN yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang jelas.
Ia tidak memungkiri besarnya godaan yang muncul ketika BUMN menangani proyek dengan skala besar.
"Godaan untuk menerima sesuatu itu tidak mudah ditepis," katanya.
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah tidak menyerahkan seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur kepada BUMN.
Menurut dia, pekerjaan tersebit bisa pula diberikan para pihak swasta dengan proporsi yang berimbang.
"Banyak sekali pekerjaan yang diambil BUMN, sementara swasta hanya menjaei vendor atau subkontraktor," katanya.
Baca juga: APTRI : usut dugaan direksi BUMN penerima fee impor gula
Baca juga: Tuduhan Korupsi Sering Hanya untuk Mengganti Direksi BUMN
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
