Berita Politik kemarin, Wacana GBHN hingga perdamaian Papua

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita politik yang terjadi Rabu, (14/8) kemarin, menjadi perhatian publik dan masih menarik untuk dibaca ulang, mulai dari wacana memunculkan kembali GBHN, Gerindra undang Megawati, komposisi kursi kabinet, hingga harapan perdamaian di Papua.

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengingatkan agar wacana untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD 1945 tidak dijadikan sebagai komoditas politik.

"Wacana menghidupkan kembali GBHN jangan sampai terus dibawa ke dalam ranah politik," kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI Purn Agus Widjojo di sela-sela Seminar Nasional PPRA LIX Lemhannas RI bertema "Upaya Peningkatan Modal Manusia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Guna Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya di sini :

Munculnya kembali wacana Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah romantisme masa lalu yang ingin mewujudkan stabilitas politik semu, menurut pakar politik Mochtar Pabottingi.

"Sebetulnya bisa dikatakan dalam terminologi politik atau pemikiran filsafat itu adalah ide fix, tidak memikirkan kenyataan yang ada di luar. Terpenjara suatu batasan tanpa melihat kondisi nyata di luar, ini tidak betul," ujar pakar politik itu, merujuk kepada ide bahwa GBHN adalah suatu hal yang progresif.

Selengkapnya di sini :

Juha Christensen, fasilitator perdamaian Aceh, mengatakan proses perdamaian yang sudah berjalan di Tanah Rencong bisa saja diterapkan untuk menciptakan perdamaian di Papua.

"Ya, kita kan sudah buktikan di Aceh bahwa melalui proses dialog, di mana ada pihak ketiga yang independen, Itu bisa selesai konflik yang lebih dari 30 tahun," katanya di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya di sini :

Masyarakat Papua yang diwakili oleh Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Papua meminta pemerintah untuk menarik pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dari Kabupaten Nduga setelah operasi keamanan yang dilaporkan telah mengakibatkan lebih banyak jatuhnya korban kemanusiaan.

Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga telah menuliskan temuan detail terkait korban meninggal dan pengungsi Nduga dalam sebuah laporan yang disampaikan dalam konferensi pers di kantor Yayasan Amnesty Internasional di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya di sini :

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan rencana partai politik itu mengundang Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk hadir dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Gerindra, bukan bagian langkah penjajakan gabung dalam pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

"Kami mengundang Megawati hadir dalam pembukaan Rakernas Partai Gerindra bukan bagian penjajakan masuk koalisi," kata Rosiade di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya di sini :

Presiden Joko Widodo menjelaskan dirinya terus mematangkan rencana komposisi kabinet pemerintah ke depan.

"Ya profesional 55, 45 dari parpol," kata Presiden ditemui usai Upacara Peringatan Hari Pramuka di Cibubur, Jakarta pada Rabu.

Selengkapnya di sini :

Berita politik menarik lainnya datang dari Solo, soal tanggapan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin tentang NKRI bersyariah

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan tidak ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah karena tidak sesuai dengan ideologi Bangsa Indonesia.

"Jangan beri ruang, kita ini NKRI ber-Pancasila," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini di Solo, Rabu.

Selengkapnya di sini: