Medan (ANTARA News) - Anggota DPRD Sumatera Utara, Edison Sianturi, mengaku khawatir praktik penyelewengan pupuk bersubsidi tidak akan pernah bisa diberantas mengingat rendahnya kepedulian pemerintah terhadap nasib petani."Nasib petani dikhawatirkan juga tidak akan pernah terangkat karena kepedulian pemerintah terkesan hanya sekadar melepas tanggungjawab saja," katanya di Medan, Minggu.Politisi dari Partai Patriot Pancasila Sumut itu mengatakan petani selalu kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Pada saat musim tanam pupuk menghilang, pengawasan juga minim, sementara pemerintah kabupaten hanya bisa berdalih klasik dan terkesan "buang badan".Menurut dia, seharusnya pemerintah kabupaten melakukan pengawasan secara ekstra ketat sekaligus membantu penyaluran pupuk bersubsidi agar terbebas dari campur-tangan "mafia pupuk". Apalagi, katanya menambahkan, setiap pemerintah kabupaten mendapat anggaran untuk melakukan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah masing-masing, namun kenyataannya distribusi pupuk selalu menjadi dilema bagi petani. Dengan terbongkarnya sindikat pemalsuan sebanyak 50 ton pupuk urea bersubsidi di kawasan Kabupaten Deli Serdang, Edison menyampaikan rasa bangganya terhadap kinerja aparat kepolisian dan minta aparat kepolisian juga membongkar tuntas aktivitas "mafia pupuk" di daerah itu. Edison mengatakan petani dewasa ini sudah cukup lelah dipermainkan para pedagang dan mafia termasuk tengkulak. "Pupuk dipermainkan dan harga tidak pernah diproteksi, sehingga petani selalu menggantungkan nasibnya di `tikungan`," ujarnya. Pada kesempatan itu ia juga menyoroti tidak adanya jaminan pemerintah bahwa sesuatu komoditi pertanian yang ditanam petani dapat memberi keuntungan ketika dipanen. "Semuanya seperti tergantung pada `suratan tangan`, entah kapan petani mendapat skala prioritas dalam pembangunan," ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat itu.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
