"Mestinya dewan lebih peka, bikin press conference paparkan hasilnya. Saya kira masyarakat akan paham juga. Supaya ada akuntabilitasnya juga kunjungan itu," ujar gubernur di Mataram, Rabu.
Baca juga: PDIP kecam kunker anggota DPRD NTB ke luar negeri
Zulkieflimansyah menilai wajar jika kepergian para wakil rakyat ke luar negeri menuai protes dari masyarakat. Karena, kunjungan ke luar negeri itu dimaknai seperti jalan-jalan tanpa ada hasil.
"Saya ini 15 tahun di DPR, kalau terkait ke luar negeri pasti ada ribut-ributnya. Tapi jangan sampai juga kita alergi kunjungan ke luar negeri seakan-akan luar negeri itu tabu. Itu nggak benar juga," terang gubernur.
Menurut gubernur, ke luar negeri itu bisa jadi dalam rangka belajar dan menambah wawasan. Hanya saja dalam konteks kunjungan kerja anggota DPRD NTB tersebut, gubernur mengingatkan agar para wakil rakyat tidak berdiam diri, tanpa menyampaikan apa-apa terkait hasil kunjungannya tersebut.
"Sebenarnya masyarakat mungkin bukan menolak pada kunjungan luar negerinya tapi selama ini dirasakan kunjungan luar negeri itu tidak kelihatan hasilnya," ucapnya.
"Saya sudah bertemu sama anggota dewan yang sudah ke luar negeri tidak selamanya kunjungan tidak ada hasilnya mereka baru tahu biaya pendidikan di Turki sangat murah mereka menganjurkan kita mengirimkan mahasiswa ke Turki, Italia, dan menurut saya ini sesuatu yang baru," tambahnya.
Disinggung terkait banyaknya petisi penolakan yang disuarakan masyarakat melalui media sosial, Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB menganggap petisi tersebut merupakan sesuatu hal yang biasa. Sebab, semakin lama petisi itu dibuka maka makin banyak masyarakat yang menolak.
"Tapi jangan lantas karena itu (petisi, red) kita di dikte terus kita menuruti. Tidak juga seperti itu. Sekarang kita proporsional saja bikin pertanggungjawaban ini dana kita pakai dan sampaikan ke masyarakat. Ketimbang nanti ada yang sok-sok cari populis itu nolak tapi disini juga gak ngapa-ngapain terpenting transparan aja," katanya.
Diketahui, kepergian anggota DPRD NTB dalam rangka kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa menjelang akhir masa jabatan menuai kecaman di provinsi itu.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, ikut angkat bicara dan mengecam kepergian tersebut. Karena, ia menilai kepergian para wakil rakyat ke sejumlah negara di Eropa tersebut tidak ada urgensinya bagi kinerja para anggota dewan. Apalagi hal itu dilakukan di akhir masa jabatan.
"Kunjungan kerja ini sebuah kebodohan. Coba saya tanya apa urgensinya dan implementasinya setelah mereka balik dari luar negeri," sesalnya.
Sebagai anggota DPR RI, dirinya pun mengaku punya kesempatan untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Namun, ia tidak pernah mau mengambil kesempatan tersebut. Karena, ia sadar hal tersebut tidak ada manfaat dan kaitannya dengan tugas-tugas pokok dan fungsinya di parlemen.
"Kalau saya mau pergi ke luar negeri melalui DPR RI juga ada, tapi apa urgensinya kalau kita pergi. Kalau tidak ada ngapain pergi, coba itu dipikirkan," ketus Rachmat Hidayat.
Karena itu, menurut Rachmat, kunjungan kerja para wakil rakyat tersebut sangatlah tidak tepat. Terlebih di tengah APBD NTB sedang defisit. Belum lagi di tambah masyarakat NTB masih banyak yang berada di garis kemiskinan dan terkena bencana.
Diketahui, anggota DPRD NTB berangkat ke sejumlah negara. Di antara negara yang menjadi tujuan para wakil rakyat tersebut antara lain Italia, Swiss, Turki, Australia, Belanda, Prancis dan Belgia.
Keberangkatan para anggota dewan ini terbagi dalam dua rombongan. Rombongan pertama berangkat pada 3 Agustus dan baru pulang pada 9 Agustus. Rombongan kedua akan berangkat pada 13 Agustus dan pulang pada 19 Agustus 2019.
Baca juga: KPUD tetapkan 65 anggota DPRD NTB terpilih
Baca juga: Anggota DPRD NTB minta OTT pejabat Imigrasi Mataram jadi pembelajaran
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
