Yogyakarta (ANTARA) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Orasi Kebangsaan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengatakan bahwa Pancasila hendaknya dijadikan etos bangsa untuk media merajut kembali persatuan bangsa.

"Pancasila jangan hanya dijadikan mitos, tetapi hendaknya dijadikan etos bangsa untuk media Merajut Kembali Persatuan Bangsa di tengah tarikan budaya global," kata Sultan pada Orasi Kebangsaan dalam rangkaian Konggres Pancasila XI 'Aktualisasi Pancasila Dalam Merajut Kembali Persatuan Bangsa di UGM Yogyakarta, Rabu sore.

Menurut Sultan, dalam konteks tersebut bangsa ini juga bisa mengeratkan hubungan Islam-Kristen dan Melayu-Cina, dengan demikian suatu resiprokalitas budaya yang kaya akan tercipta.

"Sehingga kita bukan hanya hidup lebih rukun dengan kepekaan akan hak-kewajiban individual-sosial yang lebih tinggi. Tetapi, juga akan sanggup melaksanakan rencana-rencana pembangunan dengan sesedikit mungkin distorsi, saling curiga dan kesalahmengertian," kata Sultan.

Baca juga: Megawati: Pancasila bukan ideologi yang dipaksakan

Baca juga: Wali Kota Baubau: Pancasila sudah lama teralienasi

Baca juga: Din Syamsuddin: Pancasila jangan hanya simbol


Raja Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat tersebut mengatakan kita semua tentu sepakat bahwa Indonesia adalah pohon yang berdiri tegak, rimbun dan berbuah lebat, pengandaian Indonesia yang maju dan beradab.

"Indonesia haruslah mampu memakmurkan, memajukan dan memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyat dengan pembangunan yang bukan lagi mitos, tetapi menjadi etos bangsa yang konstruktif, visioner, antisipatif, progresif, kritis dan berkelanjutan," katanya.

Gubernur mengatakan, Pancasila terdiri atas tiga tataran, yaitu nilai dasar-normatif, bersifat abstrak dan tetap. Nilai dasar berkenaan dengan eksistensi yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khas, yang tertanam dalam konstitusi yang batang tubuhnya bersifat permanen.

Kemudian yang kedua, nilai instrumental, bersifat kontekstual, penjabaran nilai dasar dalam bentuk-bentuk baru sebatas nilai dasar yang dimungkinkan. Nilai instrumental merupakan peraturan perundangan yang memberi arah kebijakan, strategi dan program yang menindaklanjuti nilai dasar.

Sedangkan tataran yang ketiga adalah nilai praksis, cara rakyat mewujud-nyatakan nilai-nilai Pancasila. Dari kandungan isinya bahwa nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara nilai-nilai ideal dan aktual.

"Pada nilai praksislah ditentukan tegak atau rapuhnya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak dan bukan juga pada kebijakan, terletak batu ujian terakhir dari nilai-nilai, tetapi pada kualitas aktualisasinya di lapangan," katanya.

Konsekuensinya, kata Sultan, institusionalisasi harus disertai internalisasi agar tidak menjadi sia-sia. Dan Itulah tantangan bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang harus dituntaskan dalam semua level supra-struktur dan infra-struktur politik, sampai implementasinya.

"Sehingga benar-benar hidup di tengah masyarakat-bangsa dan mewujud menjadi jatidiri bangsa Indonesia," kata Sultan.

Pada kesempatan itu, Sultan juga berpuisi yang diantaranya menyatakan bahwa 'Pancasila janganlah sekadar kau puja, layaknya Mitos keramat. Tapi ubahlah ia, menjadi Etos berbagi.

Pancasila janganlah kau simpan, sebagai simbol Ideal di peti mati. Tapi gunakanlah ia, panduan aktual aksi di hari kini dan nanti.

Pancasila, janganlah kau teriakkan sekadar slogan kosong. Tapi gemakan suara dan tanamlah Ruh Kebangsaan, Satukan Indonesia.

"Inilah inti Orasi Kebangsaan: Pesan Persatuan Bangsa dari Yogyakarta untuk Indonesia. Dan, dengan spirit itu pula, marilah kita bersama Merajut Kembali Persatuan Indonesia, sebagaimana telah diteladani oleh para pendahulu bangsa ketika Republik Indonesia berpusat di Yogyakarta," kata Sultan.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019