Medan (ANTARA) - Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan pada tahun 2024 jalan tol yang dibangun di wilayah Sumatera akan dapat dijadikan penggerak pengembangan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar pembangunan infrastruktur tersebut.
"Di Sumatera sedang dibangun Jalan Tol Lintas Sumatera, dengan harapan ekonomi di wilayah Sumatera dapat berkali-kali lipat," kata Bambang dalam pengarahannya pada pembukaan Konsultasi Regional Wilayah Sumatera Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, di Medan, Selasa.
Baca juga: Menteri PPN harap Indonesia miliki perusahaan berfokus infrastruktur
Baca juga: Menteri PPN: PINA percepat ketertinggalan infrastruktur Indonesia
Menurut dia, jalan tol tersebut dapat menghubungkan simpul-simpul di Sumatera, misalnya Kawasan Industri Sei Mangke di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara didesain sebagai pusat pengembangan industri turunan kelapa sawit.
"Berarti Sei Mangke butuh input Crude Palm Oil (CPO) yang datang dari berbagai tempat, dan supaya palm oil itu sampai di pabrik maka butuh akses, dan akses ini disediakan jalan tol," ujar Bambang.
Ia menyebutkan, kawasan industri perlu tersambung lancar dengan inputnya, dan ingin Sumatera melakukan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.
Sumatera kaya sumber daya alam, tetapi daerah itu harus bisa mengkapitalisasi nilai tambah.
Kalau punya sawit maka harus menjadi pengekspor nilai tambah sawit. Nilai tambah juga harus diciptakan di tempat sumber daya alam itu berada. Karena itu, jalan tol menjadi koridor jawasan industri. Begitu ada jalan tol, kawasan industrinya masuk.
Baca juga: Pemerintah targetkan infrastruktur 2019 capai Rp4.000 triliun
Pada tahun 2024, Jalan Tol Lintas Sumatera diharapkan sudah tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar lampung. Untuk itu, dia mengajak seluruh gubernur di Sumatera agar memiliki tekad yang sama.
"Jadi, yang nanti menikmati nilai tambah dari sawit harus Sumatera itu sendiri, apakah Riau, Sumatera Utara, ataupun Sumatera Selatan,” ucap dia.
Bambang menjelaskan bahwa pembangunan wilayah Sumatera akan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mempunyai magnitude ekonomi memadai dengan orientasi daya saing nasional dan internasional serta pengembangan hub internasional sebagai outlet di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan tujuh strategi utama.
Pertama, mengembangkan komoditas unggulan kelapa sawit, kakao, karet, dan kopi, dan hilirisasi komoditas unggulan yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi.
Kedua, mengembangkan potensi pariwisata daerah sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi lokal.
Ketiga, memperkuat ketahanan bencana pantai barat Sumatera.
Baca juga: Anggota DPR ingin jalan layang Medan-Berastagi diprioritaskan
Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan, sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah.
Kelima, pembangunan jaringan jalan tol Lintas Sumatera yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jalan non-tol.
Keenam, memperkuat konektivitas dan memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur wilayah Sumatera.
Ketujuh, mengendalikan alih fungsi lahan dan mencegah pembakaran lahan gambut.
Selanjutnya, prioritas pengembangan Sumatera diarahkan pada pengembangan kawasan Metropolitan Medan dan Metropolitan Palembang.
"Beberapa isu mendasar Sumatera yang masih perlu ditangani dengan lebih serius adalah belum optimalnya pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, belum terwujudnya Commodities Trading House terintegrasi, belum stabilnya harga komoditas karet dan sawit yang diikuti turunannya kualitas produk, kurang kompetitifnya harga gas untuk industri sehingga menghambat laju produktivitas industri terutama di Sumatera Utara," katanya.
Kegiatan Konsultasi Regional Wilayah Sumatera Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 itu dihadiri perwakilan dari Pemprov Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, dan Provinsi Bengkulu.
Baca juga: ADB pinjamkan Rp900 miliar bangun infrastruktur pelabuhan di Sulteng
Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019