Akses ilmu pengetahuan bahan pidato kenegaraan Presiden Jokowi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Perpustakaan Nasional M Syarif Bando mengatakan akses ilmu pengetahuan menjadi bahan masukan dari Perpusnas sebagai bahan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, 16 Agustus 2019.

“Semua kementerian dan lembaga diminta memasukkan bahan pidato kenegaraan Presiden, berdasarkan surat dari Sekterariat Negara,” kata Syarif di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Kebutuhan pustakawan Indonesia capai 500 ribu orang

Baca juga: Pustakawan kampanyekan gemar membaca melalui kedai kopi di CFD

Syarif menjelaskan beberapa bahan masukan untuk pidato itu di antaranya bagaimana menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, tentu sesuai tugas Perpusnas bagaimana memperkecil kesenjangan antarwilayah dalam hal akses ilmu pengetahuan.

“Di Indonesia, satu buku ditunggu oleh lima ribu orang. Itu terjadi bukan di kota-kota besar, tetapi di daerah-daerah terpencil di Indonesia timur,” jelas Syarif.

Menurut Syarif kebutuhan pustakawan di Indonesia mencapai 500 ribu orang, sementara yang tersedia baru sekitar lima ribu pustakawan. Angka itu didapatkan jika dihitung dari satu sekolah satu pustakawan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

Selain itu, 29 pustakawan se-Indonesia yang mengikuti kompetisi pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional tahun 2019 di Jakarta 13-19 Agustus 2019, juga dijadwalkan untuk mengikuti pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Perpusatakaan Rakyat Surabaya masuk kategori enam terbaik Nasional

“Pidato kenegaraan adalah pidato puncak pemimpin. Para pustakawan diharapkan dapat mendengarkan pemaparan visi, misi dan kebijakan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia,” jelas Syarif.

Sebagai aparatur sipil negara (ASN), pihaknya wajib menerjemahkan bagaimana kebijakan pemerintah itu menjadi tepat sasaran hingga di tingkat bawah. Karena kata Syarif, banyak visi misi yang mulia di tingkat atas, tetapi implementasi dan penjabaran di lapangan tidak terlaksana dengan baik.

“Saya kira visi misi Presiden tetap konsisten dengan kebijakan meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan sesuai dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kunci pembangunan SDM adalah bagaimana orang itu mendapatkan modal pengetahuan, apakah melalui pendididikan dengan membaca atau pendidikan keahlian,” kata Syarif.

Baca juga: Perpusnas berupaya kurangi ketimpangan informasi