Jenewa (ANTARA News) - Jepang, negara pengimpor pangan terbesar dunia, Rabu, mengusulkan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memasukkan aturan yang memungkinkan negara pengekspor pangan melakukan konsultasi tambahan dengan negara pengimpor mengenai pembatasan ekspor pangan. Jepang mengajukan usulan itu bersama Swiss, importer pangan besar lainnya, pada pertemuan komite pangan WTO yang diselenggarakan di Jenewa, demikian laporan Kyodo. Proposal itu menyatakan bahwa setiap pembatasan ekspor yang dilaksanakan oleh negara anggota WTO harus dalam skala yang terbatas dan dalam rangka "kebutuhan mendesak" di negara pengekspor, berdasarkan pada kondisi produksi dan volume cadangan untuk konsumsi domestik. Usulan itu juga menyatakan bahwa negara yang melaksanakan larangan atau membatasi ekspor harus mengkaitkan kebijakan itu pada berbagai langkah untuk keamanan pangan di negara pengimpor. Usulan itu menyatakan bahwa sebelum melaksanakan laranga atau membatasi ekspor, negara pengekspor juga harus memberikan kepada komite pertanian WTO "catatan tambahan" termasuk informasi mengenai masa pemberlakuan kebijakan itu, alasan memperkenalkan itu, dan kondisi lainnya. Selain itu, usulan itu juga menyerukan negara eksporter untuk berkonsultasi dengan negara impoter bahwa masalah itu terkait dengan kepentingan mendasar dan jika konsultasi itu gagal mencapai kesepakatan dalam 60 hari, komite untuk ekspor harus mengambil keputusan mengenai masalah itu. Sumber dari pemerintah Jepang mengatakan usulan itu memperoleh dukungan dari beberapa negara angota WTO namun disambut dingin negara berkembang, seperti India, yang bersiap melaksanakan pembatasan ekspor bahan pangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah konsultasi mungkin dilaksanakan dalam kondisi darurat. Usulan Jepang muncul terkait melnjaknya harga pangan di dunia karena negara importer utama berebut untuk membangun cadangan pangan karena kekhawatiran mengenai pasokan, sedang negara pengekspor utama melarang pengapalan untuk mencegah tergangguny
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
