Bangkok (ANTARA News) - Ketua parlemen Thailand Yongyudh Tiyapairat pada Rabu mengumumkan mundur dari jabatannya menjelang pengadilannya pada ahir minggu ini atas dugaan penipuan pemilihan umum. Yongyudh, yang juga wakil pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP), dituduh menyuap pejabat di Thailand utara untuk mengampanyekan kelompoknya sebelum pemilihan umum Desember, untuk kemenangan PPP. "Saya mundur dari jabatan ketua parlemen. Tidaklah bermartabat bila ketua parlemen diadili," katanya kepada wartawan seperti dikutip AFP. Yongyudh, sekutu dekat perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra, menyatakan berniat mundur ketika tuduhan itu muncul pada awal tahun ini, tapi didesak bertahan selama mungkin oleh rekannya. Mantan menteri lingkungan itu membantah tuduhan tersebut. Panitia pemilihan, yang diangkat penguasa pengguling Thaksin pada September 2006, mengajukan tuduhan ke Mahkamah Agung pada Februari, dan pengadilannya dijadwalkan dimulai pada Jumat. Jika terbukti, Yongyudh bisa dicopot dari parlemen. Hukuman juga bisa membuka pintu bagi pemeriksaan lebih luas oleh panitia itu atas gerakan PPP. Itu akan menjadi perkembangan berbahaya bagi partai tersebut, yang dibangun pendukung Thaksin dalam kurang dari setahun untuk mengikuti pemilihan umum pada Desember. Partai Thai Rak Thai Thaksin dibubarkan pengadilan bentukan tentara sesudah kup tersebut. PPP dapat menghadapi nasib sama jika panitia pemilihan tersebut memutuskan terus mengejar perkara itu. Yongyudh sangat penting dalam membangun dukungan Thaksin di pedesaan, terutama di antara petani miskin, yang dukungannya juga membantu mendorong PPP ke kemenangan pada 23 Desember. Perkaranya juga mengancam kemapanan pemerintah Thai, karena di bawah undang-undang dasar 2007, PPP dapat dibubarkan jika Mahkamah Agung memutuskan pemimpin lain dalam partai itu terlibat dalam perkara dugaan penipuan pemilihan umum Yongyudh. PPP, yang memimpin pemerintah gabungan saat ini, dapat dibubarkan secepat-cepatnya pada awal Oktober jika perkara tersebut merugikan Yongyudh dan partai itu, yang dapat menyebabkan pemilihan umum lagi. Ada upaya dalam pemerintah gabungan tersebut untuk mendorong perubahan undang-undang dasar itu, khususnya pasal 237, yang menghukum seluruh partai untuk penipuan oleh satu anggotanya, tapi tak jelas apakah perubahan seperti itu akan berlaku surut. Pasal itu dimasukkan di undang-undang dasar 2007, yang dirancang saat Thailand di bawah pemerintah sementara bentukan tentara, untuk menghalangi pembelian suara, yang berdasawarsa mewabah di politik Thai, dan disalahkan untuk korupsi, yang melambangkan sebagian besar pemerintah Thai. Thaksin dan isterinya akan diadili atas tuduhan terlibat korupsi pada Agustus menyangkut pembelian bermasalah tanah, kata pengacara mereka pada Rabu. Pemeriksa menyatakan Pojaman Shinawatra menggunakan pengaruh politik suaminya, yang kaya, untuk membeli gugus bangunan di pusat kota Bangkok dari lembaga pemerintah dengan harga sepertiga dari yang ditaksirkannya. Pengacara Pichit Cheunban menyatakan kelompok pembela akan membicarakan waktu yang cocok bagi Thaksin dan isterinya untuk memberikan kesaksian di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan memeriksa saksi pada Juli. Sakesan Bangsomboom, direktur umum Penuntutan Khusus, menyatakan jaksa tetap yakin atas perkara mereka. Thaksin dan Pojaman meminta sidang mereka diteruskan dengan dihadiri mereka.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008