Pemkab Pamekasan terapkan penanganan bencana terintegrasi

Pamekasan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur kini mulai menerapkan pola penanganan bencana secara terintegrasi, guna menekan kerugian dan mempercepat penanganan pascabencana.

"Yang dimaksud terintegrasi di sini adalah dengan melibatkan peran aktif instansi lain dalam hal penanganan bencana sesuai dengan kapasitasnya masing-masing," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan Akmalul Firdaus.

Dalam dialog terbatas bertajuk "Penanganan Bencana Terintegratif di Kabupaten Pamekasan" yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan bersama JTV Madura di Pamekasan, Senin, Firdaus menjelaskan, organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam program itu adalah Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dinsos terkait penanganan korban pascabencana, dan mempersiapkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana, sedangkan PUPR bertugas membantu para korban bencana yang tempat tinggalnya rusak akibat bencana dan membutuhkan bantuan.

Firdaus menjelaskan, Pemkab Pamekasan tergolong salah satu kabupaten yang rawan terjadi bencana alam, berupa banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan bencana kebakaran. Saat kemarau, desa-desa di kabupaten ini juga banyak yang mengalami kekeringan.

Pada musim kemarau ini saja, terdata sebanyak 80 desa di Pamekasan mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Sehingga dipandang perlu untuk membentuk kampung siaga bencana dan desa tangguh bencana.

"Makanya program penanggulangan bencana terintegrasi ini diharapkan bisa menjadi solusi apabila terjadi bencana," kata Firdaus.

Sementara Kepala Dinas Sosial Pemkab Pamekasan Syaiful Anam menyatakan, melalui program terintegrasi ini, maka pihaknya bisa menentukan dan memprioritaskan bantuan sosial yang akan disalurkan pemkab kepada masyarakat.

"Warga miskin yang menjadi korban bencana, akan menjadi prioritas," katanya dalam dialog yang dipandu oleh Sekretaris PWI Pamekasan Esa Arif AS ini.

Sehingga, sambung dia, dengan cara itu, maka persoalan penanganan bencana, setelah kejadian segera teratasi.

"Dan PUPR merupakan instansi yang akan bertindak sebagai pelaksana dari bantuan ini," katanya.

Direktur JTV Madura Ahmad Soleh menjelaskan, program dialog rutin hasil kerja sama dengan PWI Pamekasan ini sebagai bentuk sumbangsih media dalam ikut memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Pamekasan.

"Melalui program ini, kami ingin memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi di Pamekasan ini," kata Soleh.