Pemerintah bahas pelaksanaan mandatori biodiesel kurangi impor minyak

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dalam rapat terbatas pada Senin membahas evaluasi pelaksanaan penggunaan biodiesel, sebagai salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak.

"Kita ingin lebih cepat dan mulai dari B20 ini, kita ingin mengurangi ketergantungan kepada energi fosil dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita," kata Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan rapat terbatas bertopik Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin.

Menurut Presiden, jika penerapan B20 secara konsisten dijalankan, maka negara dapat menghemat anggaran sekitar 5,5 miliar dolar AS per tahun atas impor bahan bakar minyak.

Selain itu, penerapan penggunaan B20 juga dapat menciptakan permintaan domestik terhadap produk minyak sawit yang sangat besar.

Hal itu akan memberikan dampak turunan terhadap petani dan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

"Karena tekanan terhadap kelapa sawit kita betul-betul saya kira perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga benar-benar kita memiliki sebuah 'bargaining position' yang baik, baik terhadap Uni Eropa maupun terhadap negara-negara lain yag mencoba untuk membuat 'bargaining position' kita lemah," ujar Jokowi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga turut dalam rapat yang dilaksanakan pada pukul 15:15 WIB itu.

Sejumlah pejabat yang turut dalam rapat tersebut antara lain Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.