Jakarta (ANTARA News) - Organisasi Barisan Indonesia atau Barindo pasti mendukung pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk maju lagi pada pilpres 2009, walaupun sebagai ormas, Barindo tidak mempunyai hak secara formal untuk mencalonkan Yudhoyono."Barindo pasti mendukung Yudhoyono," kata Sekjen Barindo Endurmartono kepada ANTARA News di Jakarta, Selasa.Barindo yang didirikan para relawan pendukung Yudhoyono kini sudah mempunyai 29 DPD sehingga tinggal empat provinsi saja yang tinggal menunggu pendeklarasian di daerah masing-masing yakni Jambi, Kalimantan Tengah, Jakarta, serta Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).Endurmartono yang didampingi Ketua Bidang Luar Negeri Indragamulya mengatakan Barindo masih melihat Yudhoyono sebagai calon presiden yang terbaik saat ini sehingga mendukung pencalonannya untuk masa bakti kedua tahun 2009-2013. Organisasi ini baru akan menyelenggarakan musyawarah nasional (munas) pada sekitar bulan Juni 2008, untuk menentukan kepengurusan baru karena sampai sekarang belum ada orang yang ditunjuk sebagai ketua umumnya. "Sekalipun belum ada kartu tanda anggota (KTA), namun anggota Barindo sudah mencapai jutaan orang," kata Endumartono. Setelah kepengurusan baru terpilih pada munas pertama, maka baru Barindo akan mengeluarkan atau menerbitkan KTA. "Soft launch" ormas ini dilakukan di Jakarta pada tanggal 20 Mei tahun 2007. Beberapa tokoh terkemuka dalam masyarakat duduk dalam wadah Dewan Pembina antara lain Akbar Tandjung serta Sutardjo Soerjogoeritno dari PDI-P. Di dalam Barindo terdapat berbagai kalangan masyarakat termasuk pegawai negeri sipil dan pejabat, karena PNS dan pejabat tidak dilarang oleh berbagai peraturan untuk menjadi anggota bahkan pimpinan sebuah organisasi kemasyarakatan. "Di tingkat kota dan kabupaten, banyak sekretaris daerah atau sekda yang menjadi pimpinan Barindo di daerah masing-masing, karena berbagai peraturan tidak melarang pejabat dan PNS untuk menjadi anggota ormas apa pun juga," kata Indragamulya. Pembentukan DPD di Jambi, Kalteng serta DKI Jakarta dijadwalkan berlangsung bulan Mei, sedangkan untuk Aceh masih dicarikan waktu yang tepat sehingga dalam waktu dekat semua provinsi sudah memiliki DPD.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008