Jakarta (ANTARA News) - Rencana kampanye pemilihan presiden dan Wapres selama sembilan bulan perlu dikaji secara mendalam, karena bukan tidak mungkin dengan kondisi dan situasi Indonesia sekarang justru mengundang bahaya yang mengancam keutuhan nasional. "Yang jelas, kampanye Pilpres selama itu tidak akan berdampak positif, karena disintegrasi itu sendiri sekarang sedang berproses sebagai sistem politik yang dianut," kata mantan Ketua DPP Golkar Pinantun Hutasoit, di Jakarta, Senin. Salah satu eksponen Sekretariat Bersama Golkar, yang menjadi cikal bakal Golkar dan Partai Golkar ini mengingatkan, kondisi bangsa akibat politik globalisasi yang dianut telah menciptakan kemiskinan hebat serta pembangunan yang berfokus pada politik uang. Apapun produksi politik saat ini, menurut pengamatannya, harus dibeli dengan uang. "Orang tak bisa jadi anggota DPRD, DPR, walikota, bupati atau gubernur tanpa uang dalam jumlah besar. Orang yang tidak punya duit, bagaimana pun pintar dan jujurnya dia, tak akan bisa mencapai jabatan-jabatan tersebut tanpa punya uang," katanya. Orang yang mau jadi Capres yang lalu, berdasarkan informasi yang didapat, sampai kini pun belum terlunasi modalnya, tambahnya. "Karena itu, kampanye Pilpres selama sembilan bulan, di tengah kemiskinan yang merebak, kian lunturnya jiwa nasionalisme dan idealisme, akan membahayakan. Apalagi sekarang tidak ada lagi panutan yang bisa diandalkan untuk menjamin kesatuan, persatuan dan utuhnya NKRI," katanya. Tokoh Ormas MKGR ini juga sangat menyayangkan sistem politik sekarang yang lebih mengedepankan perbedaan dan cenderung mengesampingkan persamaan. "Saya khawatir, apa yang dicanangkan pihak-pihak yang tak senang Indonesia maju, besar dan kuat, pelan-pelan menjadi kenyataan, yakni terwujudnya gagasan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bermaksud memecah-belah Indonesia menjadi negara-negara kecil, katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
