Aristan janjikan Rp1 miliar per kelurahan penuhi hak warga

Program memberikan Rp1 miliar setiap kelurahan selain sebagai bentuk pemenuhan hak atas masyarakat, juga sebagai percepatan pemulihan pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi yang menimpa Kota Palu beberapa waktu lalu

Palu (ANTARA) - Bakal calon wali kota Palu, Aristan menjanjikan akan memberikan Rp1 miliar per kelurahan untuk memenuhi langsung kebutuhan masyarakat, sebagai salah satu tindaklanjut dari gagasan-nya atas visi “bangun Palu dari pinggiran”.

“Mestinya anggaran bisa dialokasikan ke hal-hal yang paling penting yang berhubungan dengan kebutuhan langsung warga. Program alokasi anggaran Rp1 miliar ke setiap kelurahan merupakan bagian dari usaha untuk memenuhi kebutuhan langsung warga. Terutama warga pinggiran atau marginal yang tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan,” ucap Aristan, di Palu, Minggu.

Program memberikan Rp1 miliar setiap kelurahan, menurut Aristan, selain sebagai bentuk pemenuhan hak atas masyarakat, juga sebagai percepatan pemulihan pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi yang menimpa Kota Palu beberapa waktu lalu.

Program pemberian Rp1 miliar per kelurahan, telah melewati kajian oleh tim. Berdasarkan hasil kajian yang disandingkan dengan APBD Kota Palu, memungkinkan setiap kelurahan diberikan Rp1 miliar setiap tahun.

Melalui program-program ini, warga di setiap kelurahan, melalui forum-forum warga yang difasilitasi pemerintah kecamatan dan kelurahan diberikan kewenangan untuk merumuskan serta mengelola pembangunan di wilayahnya.

Dengan demikian, menurut politisi Partai NasDem itu, pembangunan di tingkat kelurahan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kita mau bangun tradisi baru dalam pemerintahan, di mana setiap orang dan kelompok masyarakat bisa terlibat dalam proses perencanaan pembangunan Kota Palu. Dengan demikian, setiap warga tidak terpinggirkan dari setiap kebijakan pembangunan”, ungkap Aristan.

Program Rp1 Miliar per kelurahan merupakan satu dari sekian banyak program yang akan diprioritaskan jika dipercayakan masyarakat untuk menjadi Wali Kota Palu.

Bahkan menurutnya, angka Rp1 Miliar per kelurahan itu bisa bertambah jika pemerintah benar-benar mengelola APBD dengan baik, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga.