ARB: 2024 Golkar harus punya calon sendiri

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakrie berharap partai berlambang pohon beringin tersebut lebih baik lagi dan memiliki calon presiden sendiri pada Pilpres 2024.

"Pilpres ke depan Golkar bisa mengusung calonnya sendiri," kata ARB usai Shalat Idul Adha di DPP Partai Golkar, Slippi, Jakarta Barat, Minggu pagi.

Menurut ARB, kepemimpinan Partai Golkar saat ini sudah dilakukan dengan baik walau dalam keadaan dan situasi agak sulit untuk mengembalikan ke posisi awal.

Karena itu, akan ada evaluasi yang akan dilakukan oleh jajaran partai membahas bagaimana pemandangan pada Pilkada 2020 lebih bagus lagi dan waktu pemili legislatif lebih bagus lagi.

"Itu kita evaluasi dari tahun yang lalu baik juga," kata ARB.

Harapan untuk memiliki calonnya sendiri ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kepemimpinan partai sebelumnya dan yang akan datang.

Menurut AR, sebelum melaksanakan musyawarah nasional untuk memilih ketua umum akan ada evaluasi kinerja ketua umum sebelumnya yang akan menjadi mandat bagi ketua umum selanjutnya untuk dijalankan.

Saat ditanya kapan Munas Golkar akan digelar, ARB mengatakan semua ditentukan oleh DPP Partai Golkar.

"Semua akan ada waktunya, nanti ditentukan oleh DPP. DPP yang akan menentukan kapan waktu terbaik," kata ARB.

ARB juga tidak ingin berkomentar siapa calon yang akan didukung olehnya di antara dua kandidat, yakni Airlangga Hartanto atau Bambang Soesetyo (Bamsoet).

"Calonkan siapa yang terbaik," katanya.

Saat ditanyakan apakah kehadirannya pada Shalat Idul Adha di DPP Partai Golkar bersama yang juga dihadiri Airlangga Hartanto, Akbar Tandjung dan Agung Laksono sebagai sinyal dukungan, ARB berkomentar sinyal dari Tuhan.

"Pada hari ini tidak bicara politik, kita bicara Idul Adha merayakan kebersamaan. Sinyal ya dari Allah," kata ARB.

Pada perayaan kurban tahun ini ARB juga ikut menyumbang seekor sapi ke DPP Partai Golkar. Total ada 24 ekor sapi yang disumbangkan oleh kader partai, termasuk Airlangga Hartanto, Agung Laksono, Akbar Tandjung dan Menteri Sosial Agus Tumiwang Kartasasmita.