DAP prihatin dengan kasus Nduga yang berlarut-larut

Anak-anak sulit mendapatkan akses pendidikan di masa mengungsi, termasuk para pengungsi juga sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan ekonomi, kata Weynan

Jayapura (ANTARA) - Dewan Adat Papua (DAP) mengaku prihatin dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Nduga yang hingga kini berlarut-larut dan belum ada penyelesaian yang baik. Persoalan Nduga harus bisa segera diselesaikan sehingga warga tidak dikorbankan.

"Dalam rapat pleno XIV, DAP membahas secara mendalam dan menyatakan sikap prihatiin atas hilangnya nyawa manusia, harta benda, dan terjadi pengungsian besar-besaran," kata Ketua I Pelaksana Tugas Harian DAP Weynan Watori dalam sesi jumpa pers di Kota Jayapura, Sabtu.

Weynan yang hadir bersama Ketua DAP Mananwir Beba Yan Pieter Yarangga, Ketua I DAP Wellem Zaman Bonay, Sekum DAP Leonard Imbiri dan Ketua DAP Domberay Paul Finsen Mayor mengatakan, dalam pleno XIV pihaknya juga prihatin dengan nasib anak-anak sekolah dari Kabupaten Nduga.

"Anak-anak sulit mendapatkan akses pendidikan di masa mengungsi, termasuk para pengungsi juga sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan ekonomi," kata Weynan.

Sementara itu, Leonard Imbiri menilai bahwa di Nduga ada konflik sehingga berdampak kepada warga yang mengungsi ke sejumlah tempat di daerah sekitar.

"Juga ada distorsi informasi yang kurang benar, dan salah satu media di Jayapura mencoba memberitakan dari nara sumber yang valid. Dan saya sudah ke Wamena dan menemukan ada pengungsi yang harus ditolong," katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga menemukan bahwa bantuan dari salah satu kementrian ditolak oleh pengungsi, karena bantuan yang diberikan itu melewati pihak (TNI, red) yang dinilai kurang tepat, karena masih berkonflik dengan pihak kelompok bersenjata.

"Seharusnya bantuan itu bisa melalui pihak lain yang independen, baik itu dari pemerintah atau dari swasta, sehingga bantuan yang diberikan tidak ditolak," katanya.

Leonard berharap persoalan Nduga bisa segera diselesaikan sehingga warga tidak dikorbankan.

"Kami mendesak kepada seluruh masyarakat adat Papua, organ sipil baik gereja hingga LSM, pemuda dan kaum perempuan untuk melihat persoalan di Nduga," katanya.