Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak enam kolompok dari berbagai latar belakang dengan tuntutan, Senin (28/4), akan berunjuk rasa di sejumlah tempat di Jakarta. Menurut data diperoleh dari Intelkam Polda ke Traffic Management Centre, Gedung MPR/DPR merupakan sasaran kelompok massa terbesar, selain itu juga kantor Mabes Polri Jalan Trunojoyo, dan Mapolda Metro Jaya, kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Meski Polantas menyiapkan beberapa anggotanya untuk mengamankan aksi tersebut, arus lalu lintas di kawasan MPR/DPR, Jalan Jenderal Sudirman, Kuningan, dan Gatot Subroto, diperkirakan tersendat dan dapat menganggu aktivitas warga Jakarta. Kelompok yang menamakan Federasi Buruh Transportasi Nasional pukul 08.00 WIB, akan menyambangi Mabes Polri dan dilanjutkan ke Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, guna meminta meminta penertiban kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Forum Komunikasi Pegawai Honorer Usia 46 Plus dari Jawa Tengah akan berdemo di tiga tempat, dimulai dari Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung MPR/DPR dan Istana Negara. Tuntutan yang diusung kelompok tersebut yaitu agar pemerintah pusat mengangkat pegawai honorer usia 46 Plus menjadi Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, Komunitas Pemuda dan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (NTB)-Jakarta mulai 10.00 WIB berorasi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, dilanjutkan ke kantor Depdagri di Jalan Merdeka Utara. Saat bersamaan di Kantor KPK, sekitar 100 orang yang tergabung dalam Aliansi Jakarta Menggugat meminta pemerintah menangkap dan mengadili Edwin Suryajaya karena diduga terlibat dalam kasus Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI) yang menjadi mitra PT Telkom. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI ) Kabupaten Bantul dengan jumlah massa sekitar 1.200 orang di Gedung MPR/DPR meminta percepatan pengesahan RUU tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan penetapan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Terakhir, sekitar pukul 11.00 WIB Federasi Serikat Pekerja Mandiri meminta transparansi perkembangan proses penyidikan kasus penggelapan uang iuran pekerja pihak Manajemen Hotel Grand Melia, dan serta menyerukan penghentian kriminalisasi buruh. Selain ke Mapolda Metro Jaya, Federasi Serikat Pekerja Mandiri juga menyatroni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008
