Bandarlampung (ANTARA News) - Calon presiden yang berasal dari kalangan sipil dan purnawirawan TNI diperkirakan memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2009, meski sejumlah purnawirawan yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) justeru mengalami kekalahan. "Baik kalangan sipil maupun purnawirawan TNI punya peluang yang sama dalam Pilpres 2009, yang menentukan justeru bagaimana persiapan-persiapan mereka menjelang pemilihan," kata pengamat politik yang juga anggota dewan penasehat lembaga CSIS, Jeffrie Geovanie, saat diminta tanggapannya, di Jakarta, Minggu. Menurut intelektual muda Partai Golkar itu, persiapan-persiapan matang justeru faktor penting yang menentukan kemenangan dalam Pilpres 2009 itu, di antaranya adalah adanya tim sukses yang profesional. Dalam setiap pemilihan presiden di Amerika Serikat, keberadaan tim sukses yang profesional sangat menentukan kemenangan calon presiden itu sendiri. "Tentu di Indonesia pun, setiap kandidat harus memiliki tim sukses yang profesional dalam menghadapi Pilpres," katanya. Masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran HAM, kemampuan calon presiden untuk memberikan rasa aman, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran, adalah pekerjaan yang harus dikelola calon presiden/cawapres itu bersama tim suksesnya. "Jadi tidak ada kaitan langsung, jika di Pilkada banyak kalah purnawirawan, berarti di Pilpres juga demikian. Kan figurnya berbeda-beda," katanya. Masalah pelanggaran HAM di era pemerintahan Orde Baru kembali ramai diangkat ke permukaan belakangan ini, sementara sejumlah purnawirawan TNI mengalami kekalahan dalam Pilkada, seperti Jenderal (Purn) Agum Gumelar dalam Pilkada Gubernur Jawa Barat, dan Mayjen (Purn) Tritamtomo dalam Pilkada Gubernur Sumut. Sementara itu, Kasad Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan dukungan kepada purnawirawan yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. "Tidak ada dukung-mendukung, kita tetap netral. TNI tidak akan memihak siapapun. Dan mereka (purnarwiarawan, red) juga tidak ada yang meminta dukungan, karena tidak boleh secara politis," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
