Anggota DPR usulkan pengembangan Toba langsung di bawah Presiden

Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang dimaksud semestinya dikepalai Kepala Badan, bukan Direktur Utama atau Dirut

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban mengusulkan agar dibentuk Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba tetapi yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Joko Widodo sehingga dalam pelaksanaannya programnya juga bisa lebih lancar dan menyeluruh.

"Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang dimaksud semestinya dikepalai Kepala Badan, bukan Direktur Utama atau Dirut, sehingga Kepala Badan itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden," kata Sahat Silaban dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, dengan kelembagaan tersebut maka pembangunan pariwisata juga tidak hanya terfokus pada wilayah sekitar Danau Tobanya saja, tetapi merata di sebanyak tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba.

Politisi Partai Nasdem itu berpendapat bahwa dengan adanya badan pengembangan kawasan Danau Toba yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden maka nantinya akan lebih mudah mengoordinasikan kepala-kepala daerah di sekitar Toba.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, pemerintah melakukan berbagai program meningkatkan pariwisata di sekitar Danau Toba, termasuk mempercantik dermaga, membangun "waterfront city" (penataan kawasan tepi danau), serta membangun Jembatan Tano Ponggol sebagai ikon wisata.

"Di Tomok (daerah di sekitar Toba) ada beberapa hal yang harus kita kerjakan terutama penataan Tomok sendiri. Di sana ada tiga dermaga yang akan kita kerjakan, kalau dermaganya itu mungkin tahun 2020 karena musti didesain dulu," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau pulau Samosir, Sumut, Senin (29/7).

Menurut Basuki Hadimuljono, di antara ketiga dermaga tersebut akan dihubungkan dengan jalan pedestrian sehingga orang juga bisa melintasi di atas Danau Toba. Selain itu, ada beberapa pasar yang oleh pihak pemda akan dipindahkan sehingga akan ditata sebagai kawasan wisata termasuk pasar souvenir.

Sedangkan di daerah Pangururan, akan dilakukan penataan Kampung Ulos Hutaraja di mana beberapa rumah di daerah pusat tenun di Samosir itu akan direhabilitasi. "Kemudian ada waterfront city di Pangururan akan di desain dulu," katanya.

Senada, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan "waterfront city" adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau untuk wisata air.

Hadi Sucahyono menuturkan, hal yang menarik dalam mewujudkan konsep tersebut adalah perpaduan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bina Marga, dan Sumber Daya Air untuk membangun waterfront city.

Ia memaparkan, bagian sumber daya air yang akan mengelola alur perairannya, sedangkan Bina Marga untuk jembatan dan akses jalannya, serta penataan lainnya di Cipta Karya.

Bahkan, lanjutnya, perpaduan tersebut juga bisa bertambah menjadi empat karena bagian perumahan rakyat juga bisa melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, ujar dia, berbagai rumah warga yang sudah diperbaiki lewat BPSP bisa dikembangkan menjadi homestay oleh masyarakat. Dengan demikian juga diharapkan bisa meningkatkan potensi pendapatan bagi masyarakat setempat.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Didiet A. Akhdiat mengatakan, penataan kawasan waterfront city tersebut akan dilakukan di atas lahan seluas 80 hektar dengan alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 105 miliar.

"Direncanakan pekerjaan konstruksinya akan dimulai pada tahun 2020, saat ini konsep desainnya telah selesai," ujarnya.