Komnas HAM nilai demokrasi dan HAM belum seimbang

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa selama 20 tahun reformasi, demokrasi dan HAM di Indonesia belum berjalan beriringan dan seimbang.

Menurut Komisioner Komnas HAM Amiruddin dalam diskusi bertajuk "Masa Depan Demokrasi dan HAM di Indonesia", hingga kini demokrasi di Indonesia belum membawa HAM berkembang dengan baik.

"20 tahun reformasi, demokrasi dan HAM ini jalannya belum seimbang. Proses demokrasi yang berjalan saat ini belum bisa jadikan HAM berkembang lebih baik, jika melihat dari banyak peristiwa yang belum bisa diselesaikan," papar Amir di kantornya di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat.

Ia juga mengatakan bahwa bila proses demokrasi dapat berjalan dengan baik, sejatinya dampak baik tersebut juga segera berimbas pada penyelesaian persoalan HAM yang sebelumnya ia katakan beberapa belum bisa diselesaikan.

Dekatnya kaitan antara demokrasi dan HAM, lanjutnya, mengharuskan masyarakat untuk tetap waspada terhadap gagasan-gagasan yang antidemokrasi.

Amir menjabarkan sikap yang termasuk dalam gagasan tersebut, seperti sikap toleransi terhadap kekerasan, sikap yang membatasi kebebasan sipil, serta pembatasan kebebasan media.

"Kita harus terus waspada pada gagasan yang antidemokrasi. Begitu demokrasi macet, HAM adalah hal pertama yang akan anjlok. Kita perlu lihat lagi, dan jangan sampai melupakan konstitusi kita," ujar Amir.

"Dan jadi sangat penting dan relevan, bagaimana arah demokrasi Indonesia ke depannya. Demokrasi dan HAM bagaikan dua sisi dari satu mata uang, saling menguatkan. Semua pihak mesti menjaga langkah maju dari kedua hal ini," tutupnya.