Legislator dukung realisasi program pipa gas Trans Kalimantan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam mendukung realisasi program pembangunan pipa gas Trans Kalimantan, selaras dengan dukungan yang telah ditandatangani Gubernur, Anggota DPR, dan Anggota DPD di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Agustus 2019.

"Alhamdulilah sudah dua Gubernur menyatakan dukungan terhadap proyek nasional pembangunan transmisi gas ini, Insya Allah menyusul Kalbar dan Kalsel," kata Ihwan Datu Adam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sebagaimana diketahui, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas telah menyampaikan bahwa dalam proyek pipa transmisi gas di Kalimantan nantinya akan dibangun pipa gas sepanjang 2.200 kilometer.

Pipa gas tersebut menghubungkan Provinsi Kaltim-Kalsel (500 kilometer), Kalsel-Kalteng (200 kilometer) dan Kalteng-Kalbar (sekitar 1.000 kilometer), serta kemudian pipa menyambung dari Kalbar melintasi laut ke Natuna sekitar 500 kilometer.

Program tersebut sangat penting, ujar dia, karena saat ini pemanfaatan gas bumi di Indonesia dinilai belum dilakukan secara maksimal.

Padahal, lanjutnya, gas bumi adalah sumber energi pilihan yang lebih bersih serta ramah lingkungan dan efisien, terutama bila dibandingkan dengan minyak atau batubara.

"Pemerintahan saat ini, melalui Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) ditargetkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik," katanya.

Politisi Partai Demokrat itu mengemukakan, salah satu bentuk mewujudkan kemandirian ekonomi tersebut adalah dengan pemanfaatan gas bumi untuk domestik melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan yang diarahkan menuju energi berkeadilan.

Pembangunan jaringan pipa gas transmisi itu bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri, dan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur gas bumi, serta menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan gas bumi sebagai sumber energi bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri.

"Tujuan lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi para Badan Usaha, serta terpenuhinya hak konsumen gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Ia juga berpendapat bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur ruas pipa transmisi dan jaringan distribusi gas bumi hingga ke konsumen bakal meningkatkan ketahanan energi, dan menggerakkan pembangunan ekonomi serta iklim investasi di Kalimantan.

Sebelumnya, PGN mengungkapkan siap melakukan perencanaan pembangunan pipa gas untuk pemindahan ibukota ke Kalimantan, mengingat sumber gas cukup banyak terdapat di pulau tersebut.

"Kita siap, kalaupun rencana pemindahan ibukota sesuai dengan rencana Presiden Joko Widodo ke Kalimantan, sebetulnya sumber gasnya cukup banyak terutama di daerah Kalimantan Timur," ujar Direktur Utama PGN Gigih Prakoso di Jakarta, Kamis (8/8).

Gigih menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan perencanaan untuk membangun pipa menuju ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat ataupun Tengah.

"Justru itu jalur pipa Trans-Kalimantan itu sebenarnya akan menghubungkan Kalimantan Timur, Selatan, Barat dan Tengah. Jadi jalur pipa ini harus dibangun agar gas dari Kalimantan Timur bisa mengalir sampai ke Kalimantan Barat," katanya.