"Impor banyak masalah. Dalam setiap impor sering kali terjadi perburuan rente, terkait dengan harga yang memang disparitasnya cukup tinggi, ini yang disayangkan," kata Fadli Zon di Jakarta, Kamis.
Politisi Partai Gerindra itu juga mencontohkan, impor komoditas bawang sebenarnya juga merugikan petani di berbagai daerah yang telah memproduksi bawang, apalagi bila impor dilakukan saat panen.
Ia menegaskan bahwa seharusnya dari sisi kebijakan terkait aktivitas impor berbagai komoditas harus segera dibenahi dengan baik dan benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sebagaimana diwartakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan suap terhadap anggota Komisi VI DPR RI terkait dengan impor bawang putih juga menggunakan fasilitas money changer.
Sebelumnya, KPK telah mengamankan bukti transfer sekitar Rp2 miliar dan uang dalam bentuk dolar AS terkait dengan operasi tangkap tangan di Jakarta.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk di antaranya bukti transaksi perbankan yang diduga menggunakan money changer dengan lebih dari Rp2 miliar.
"Jadi, ada transfer yang menggunakan fasilitas money changer yang kami indikasikan itu ditujukan untuk salah satu anggota DPR RI di Komisi VI terkait dengan impor bawang putih," kata Febri Diansyah.
Bukti uang dalam bentuk dolar AS diamankan dari orang kepercayaan anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
"Ada uang dalam dalam mata uang asing dolar AS yang juga kami amankan dari salah satu pihak yang diamankan kemarin malam. Nanti kami sampaikan lagi update jumlahnya berapa karena KPK juga harus mengidentifikasi lebih lanjut uang yang dibawa tersebut itu terkait dengan spesifik perkara ini atau hal-hal yang lain," ucap Febri.
Baca juga: KPK amankan anggota Komisi VI DPR, terkait suap impor bawang putih
Baca juga: Kemendag akan terbitkan izin impor bawang putih untuk lima perusahaan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
