Jakarta, 24/4 (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berkomitmen tetap mempertahankan keberadaan lembaga riset medis Angkatan Laut-nya di Jakarta (Naval Medical Research Unit No.2/Namru -2), dan melanjutkan perundingan mengenai rancangan Nota Kesepahaman (MoU) baru dengan pemerintah Indonesia. Pernyataan itu dikemukakan oleh Duta Besar AS untuk Indonesia Cameron R. Hume, Direktur (Commanding Officer) NAMRU-2, Kapten Trevor R. Jones, dan Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia yang juga anggota tim perunding, John A Heffern, di Kedutaan Besar AS Jakarta, Kamis. "Kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama dengan pemerintah RI dan saya yakin kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan dalam MoU," kata Jones. Tim perunding AS, Heffern, mengatakan pembahasan mengenai rancangan MoU baru telah berlangsung selama sekitar 1,5 tahun dan kini memasuki putaran kedua. Heffern menegaskan bahwa pemerintah RI dan AS berusaha mencapai kesepakatan rancangan MoU tersebut, namun dia tidak bersedia mengungkapkan isu-isu yang masih menjadi ganjalan. "Dokumennya sangat panjang, ada sejumlah hal yang harus dibicarakan untuk menyamakan pandangan dan mencapai kesepakatan," katanya. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda mengatakan pemerintah RI telah mengajukan rancangan MoU baru pada November 2007. Ketika ditanya mengenai kemungkinan AS memindahkan Namru-2 ke negara lain jika tidak tercapai kesepakatan, Jones mengatakan AS berkomitmen melanjutkan kerjasama dengan RI sehingga tidak ada pemikiran untuk memindahkan Namru-2. Dia menyebutkan lingkup penelitian Namru-2 meliputi malaria, penyakit-penyakit akibat virus seperti demam berdarah, infeksi usus yang mengakibatkan diare, dan penyakit menular lainnya termasuk flu burung. Ia membantah bahwa Namru-2 yang bertempat di Jalan Percetakan Negara, Rawasari, Jakarta Pusat adalah sebuah fasilitas rahasia yang melakukan kegiatan intelejen. Jones mengemukakan bahwa Namru-2 menerbitkan hampir seluruh hasil-hasil penelitiannya. Lebih lanjut dia mengatakan proses pengiriman sampel ke luar Indonesia, termasuk ke AS, sudah sepengetahuan pemerintah Indonesia. Ia mengatakan sejak Namru beroperasi pada tahun 1970, telah sekitar 50 sampel dikirim ke AS. Dubes Hume, dalam kesempatan yang sama, menjamin bahwa pemerintah RI memiliki akses penuh ke Namru-2, terlebih penelitian yang dilakukan, berada di fasilitas yang disediakan pemerintah RI --Departemen Kesehatan-- dengan 90 persen pegawainya (sekitar 150 orang) adalah warga Indonesia. "Penelitian di Namru-2 bersifat transparan," kata Hume. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
