Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Paskah Suzetta, menghimbau penghematan energi perlu menjadi gerakan nasional, dan dapat dilakukan di daerah, terutama di kantor-kantor pemerintah."Nanti kita akan sosialisasikan ini, agar menjadi gerakan nasional," kata Paskah, usai menyampaikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Banten di Serang, Kamis.Paskah juga minta, agar jam operasional berbagai supermarket yang masih menerima subsidi tarif listrik bisa dikurangi atau bahkan dibatasi."Mereka tidak perlu buka dari jam 10 pagi sampai jam 11 atau 12 malam. Tapi, kalau warung kopi, ya bisa," katanya. Namun, Paskah menyadari bahwa gerakan penghematan itu harus disosialisasikan terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan ekses negatif. Penghematan itu, katanya, menjadi kebijakan yang lebih baik dilakukan daripada menaikkan harga BBM karena akan berdampak langsung pada kenaikan harga produk-produk lain dan mengurangi daya beli masyarakat. Ia juga menegaskan, pemerintah hingga saat ini masih belum memiliki opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, meskipun ada desakan kuat dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan harga minyak dunia yang telah mencapai 119 dolar AS per barel dan kekhawatiran penyelundupan. "Kalau dengan hitung-hitungan harga terakhir dan kita tetap mempertahankan subsidi BBM, maka alokasinya bisa mencapai sekitar Rp200 triliun. Itu artinya seperempat APBN untuk subsidi BBM," katanya. Oleh karena itu dia berharap agar target pemerintah mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) hingga sekitar 5 juta kilo liter (kl) akan dapat terealisasi, mengingat konsumsi terbesar BBM bersubsidi berada di Jabodetabek. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
