"Namun konsep kesatuan bisa menjadi lemah dan terancam oleh otonomi daerah yang terlalu jauh pada daerah sentris," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Solo, Kamis.
Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah ingatkan oposisi dan koalisi tak libatkan ormas
Baca juga: Ponpes Tebuireng- PP Muhammadiyah garap "Film Jejak Langkah 2 Ulama"
Ia mengatakan saat ini mulai terdengar isu referendum di daerah tertentu hanya karena kekecewaan politik.
Menurut dia, tidak masalah jika itu hanya sebatas pemekaran wilayah, namun jika sudah muncul ancaman separatisme maka akan mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Di situlah pentingnya kepala daerah, bukan hanya mewakili daerah, tetapi juga menjadi agen dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga NKRI menjadi negara berdaulat, adil, dan makmur," katanya.
Terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak pada awal tahun depan, pihaknya mengatakan bukan hanya merupakan momentum demokratisasi daerah tetapi juga memperkuat kekuatan masyarakat di daerah.
"Saya pikir untuk demokratisasi kita tinggal konsolidasi, Indonesia sudah sangat liberal dengan politik. Kalau kita mengeluh tentang politik uang, cukong, oligarki politik partai, itu kan akarnya pada politik Indonesia yang sangat liberal," katanya.
Ia mengatakan saat ini yang diperlukan adalah konsolidasi demokrasi yang memperkuat basis kekuatan masyarakat.
Baca juga: PP Muhamadiyah dan KPK sepakat berkolaborasi cegah korupsi
"Jangan sampai kepala daerah jadi elite yang tercerabut dari akarnya, yakni masyarakat daerah karena berada dalam relasi politik yang liberal," katanya.
Ia berharap kepala daerah tidak hanya memiliki hubungan yang lebih intensif dengan pemilik modal atau investor dan di sisi lain tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.
"Itu penting (menjalin hubungan dengan pemilik modal, red) tetapi jangan sampai meninggalkan kekuatan masyarakat," katanya.
Baca juga: Muhammadiyah: Mbah Moen tak tergantikan di PPP
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019
