IbuKota sebut Ingub tentang pengendalian pencemaran udara tanpa riset

Namun, sangat disayangkan yang dilakukan pemprov langsung fokus pada metode, tanpa adanya riset

Jakarta (ANTARA) - Tim Advokasi LBH Jakarta untuk Gerakan Ibu Kota (Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta) Ayu Eza Tiara, mengapresiasi Instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Pencemaran Udara namun, sangat disayangkan kebijakan tersebut tanpa adanya riset.

“Menurutku, Ingub secara keseluruhan isinya sudah cukup baik, kita apresiasi langkah itu. Namun, sangat disayangkan yang dilakukan pemprov langsung fokus pada metode, tanpa adanya riset,” kata Ayu.

Ayu menilai dalam menerbitkan Ingub, gubernur tidak melakukan kajian dalam menangani permasalahan polusi udara.

“Akan lebih baik jika pemprov melakukan kajian terlebih dahulu, sumber polusi mana yang lebih besar antara industri, transportasi atau rumah tangga sehingga pemerintah dapat lebih gencar mengatasi sumber polusi yang dianggap berkontribusi besar,” kata Ayu.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta cabut izin operasional bus usia di atas 10 tahun

Ayu mengatakan tujuan ganjil genap sebenarnya untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum.

“Tapi kebijakan itu tetap harus dikaji karena komponen polusi udara itu tidak tunggal, permasalahan selama ini kenapa meski sudah ada ganjil genap tapi belum juga menjawab masalah kemacetan dan polusi udara,” kata Ayu.

Ayu menambahkan “kebijakan ganjil genap jika tidak dibarengi dengan yang tindakan yang lain akan percuma.”

Ayu mengatakan pihaknya tidak menutup peluang jika diajak diskusi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi pencemaran udara yang lebih efektif lagi.

Baca juga: Polisi: Penerapan ganjil-genap harus didukung Pergub

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 pada Kamis (1/8/2019). Dalam Ingub tersebut terdapat instruksi kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

Pada salah satu poin, ada perencanaan untuk memperluas penerapan ganjil genap di Jakarta yang juga menyasar ke pengguna sepeda motor. Kondisi ini dikarenakan jumlah pemotor yang makin banyak dan dianggap berkontribusi meningkatkan polusi udara.