Bali usulkan enam proyek infrastruktur serta jadi daerah otorita pariwisata

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggelar rapat koordinasi terkait proyek infrastruktur di Bali di mana dibahas mengenai enam usulan proyek baru di Pulau Dewata dan menjadi daerah otorita pariwisata.

"Tadi kami rapat dengan Menko Maritim (Luhut Binsar Pandjaitan) juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia untuk menyikapi enam usulan proyek besar," kata Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta ditemui seusai rakor di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat.

Sudikerta menyebutkan keenam proyek itu adalah pembangunan kawasan bandara di Bali utara, pembangunan kawasan industri pariwisata di Buleleng Barat, pembangunan jalan tol terintegrasi, pembangunan kereta api, pembangunan dua stadion di Ngurah Rai dan Cengkiling serta pembangunan kawasan industri pariwisata Nusa Penida.

Menurut dia, usulan proyek infrastruktur besar itu diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat Bali di masa mendatang selain juga mendukung perhelatan internasional Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia yang akan digelar Oktober 2018 di provinsi tersebut.

"Sehingga dalam acara IMF-Bank Dunia nanti, para peserta atau keluarganya sudah bisa menikmati fasilitas penunjang bersebut," tuturnya.

Sudikerta menjelaskan, khusus untuk persiapan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, proyek "underpass" Bandara Ngurah Rai dan pelebaran sejumlah jalan akan diprioritaskan bisa selesai sebelum perhelatan akbar itu.

Ada pun proyek besar lainnya dipastikan belum akan selesai sebelum Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia.

Namun underpass dan pelebaran jalan itu, menurut dia, jadi bagian dari proyek jalan tol terintegrasi yang masuk dalam enam usulan tersebut.

"Pembangunannya tidak bisa tuntas sampai saat itu. Tidak selesai semua. Kalau underpass bandara selesai sebelum acara, sedangkan yang lain akan menyusul penyelesaiannya dilakukan secara terintegrasi," ungkapnya.

Ada pun investasi untuk membiayai proyek-proyek tersebut nantinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pihak swasta dan Bank Dunia. Namun, ia mengaku jumlahnya belum dapat dipastikan karena masih dalam tahap persiapan.

Sudikerta menambahkan, keenam proyek besar tersebut sudah disepakati untuk bisa masuk dalam draft Keputusan Presiden mengenai Bali sebagai daerah otorita pariwisata.

"Ya usulannya jadi daerah otorita Bali," katanya.