Anggota DPRD Kepri dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Suryani, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Minggu, menegaskan belanja hewan kurban untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga sudah melalui proses penganggaran.
"Kalau sudah dianggarkan berarti sudah melalui proses pembahasan," ujarnya.
Belanja hewan qurban itu dilelang secara terbuka. Sejumlah aktivis antikorupsi mempublikasikan lelang kegiatan tersebut pada grup media sosial seperti WhatsApp dan Facebook.
Sejak kemarin, lelang kegiatan itu mencuat karena banyak yang mengkritik.
Salah seorang anggota DPRD Kepri yang enggan namanya dipublikasikan menilai kegiatan itu aneh. Pemerintah seharusnya bersedekah, bukan mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk membeli hewan kurban.
Kegiatan itu, menurutnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Berkurban dilakukan oleh pribadi-pribadi yang mampu, bukan pemerintah. Jika gubernur ingin berkurban, seharusnya menggunakan dana pribadi, bukan anggaran daerah.
"Saya tidak bersedia nama saya dipublikasi bukan karena takut atau tidak enak, tetapi saya tidak ingin masuk dalam lingkaran pencitraan. Biar saja masyarakat yang menilai," ucapnya.
Ia menegaskan belanja hewan kurban sudah lama diusulkan, tetapi ditolak sejumlah anggota DPRD Kepri. Kali ini, belanja hewan kurban itu lolos.
"Bahkan saya tidak mengetahui nilainya kalau teman-teman wartawan tidak menyampaikannya," tegasnya.
Ia menjelaskan kegiatan itu seharusnya tidak dilaksanakan, karena anggaran kegiatan yang dilaksanakan pemerintah itu tidak utuh untuk membeli hewan kurban. Anggaran itu pasti dipotong untuk membayar pajak, kemudian membayar honor staf pemerintahan yang melaksanakan kegiatan tersebut.
"Permasalahan ini sangat sensitif, perlu dikaji lebih mendalam sebelum pemerintah melaksanakannya. Saya pikir itu lebih bijak untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan," katanya.
Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
