PBNU prihatin atas upaya lemahkan KPK

Koruptornya luar biasa. Islam tercoreng, Islam terkotori."

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan prihatin bahwa akhir-akhir ini ada upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Memang akhir-akhir ini, kita semua tahu lah, ada upaya untuk melemahkan KPK. Bahkan, KPK ini bakal dijadikan sesuatu yang akan ramai-ramai 'dikeroyok'. Nah, ini saya prihatin," katanya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, di tengah Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ternyata ada sebagian kelompok yang berniat tidak baik.

"Yang jelas, indikasinya akan melemahkan penegakan hukum, dalam arti pasti akan melemahkan penegakan keadilan," tuturnya.

Hal itu, menurut dia, jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta menyakiti hati rakyat.

"Rakyat sangat menggantungkan harapan, meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada KPK untuk menegakkan pemberantasan korupsi," kata Aqil.

Sebagai pimpinan organisasi massa Islam, ia mengungkapkan malu apabila Indonesia negara dengan mayoritas Muslim terdapat korupsi yang luar biasa.

"Koruptornya luar biasa. Islam tercoreng, Islam terkotori. Walaupun, penegak hukum tak pandang bulu, orang lihatnya Indonesia mayoritas Muslim, ternyata pejabatnya mayoritas korupsi dan yang korupsi mayoritas orang Islam," katanya.

Ia pun menegaskan bahwa NU akan berada di belakang KPK untuk jihad melawan korupsi.

"NU akan selalu berpihak pada kebenaran untuk menegakan undang-undang dan hukum yang seadil-adilnya," demikian Said Aqil Siradj.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Hubungan Luar Negeri Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid (Yenny Wahid), menyatakan bahwa pihaknya mendukung agar KPK tetap istiqomah menjalankan tugas-tugasnya, memperkuat fungsi dan kewenangannya.

"Kami usulkan agar bisa diperluas lagi soal justice collaborator bisa diberikan ruang yang besar bagi orang yang bantu membongkar korupsi. Sekali lagi bahwa Indonesia punya tugas berat, untuk memastikan negara kita bisa naik dalam Indeks Persepsi Korupsi," kata Direktur The Wahid Institute itu menambahkan.